Nasional

10 November dalam Sejarah: Tidak Sreg dengan Demokrasi Barat, Bung Karno Serukan “Demokrasi Terpimpin”

Bung Karno

Bung Karno

Pada tanggal ini tahun  1945, ultimatum tantara sekutu agar Surabaya menyerah tidak digubris para pejuang Surabaya, sehingga meletuslah peperangan hebat dengan pasukan sekutu, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Semengtara itu pada 1963, Indonesia menjadi tuan rumah Games of New Emerging Forces (GANEFO) yang diikuti 48 negara Asia, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Latin. Di tanggal ini pula, 1956, Presiden Soekarno mengumumkan konsep Demokrasi Terpimpin di Sidang Konstituante.

 

Pada tanggal ini tahun 1956, dalam sidang konstituante, Bung Karno untuk pertamakali mengumumkan konsep Demokrasi Terpimpin. Sebelumnya,  Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang banyak memiliki ketidakcocokan pemikiran dengan Bung Karno, mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Ide Demokrasi Terpimpin yang berbau tiran ini, lahir dari kritik Bung Karno terhadap sistem demokrasi liberal dari Barat yang dianggapnya tidak cocok untuk Indonesia. Sistem “demokrasi dengan bimbingan” ini menurut Bung Karno sesuai dengan tradisi musyawarah untuk mencapai konsensus alias mufakat yang asli Indonesia.

Postcomended   41 Masjid "Pelat Merah" Terpapar Radikalisme

Cara Indonesia untuk mencari solusi atas masalah menurutnya, seperti dikutip dari laman Britannica, adalah dengan cara musyawarah mulai di tingkat desa, dan itu harus menjadi model bagi negara. Dia mengatakan, konsensus nasional dapat mengekspresikan dirinya jika aspirasi masyarakat yang diekspresikan melalui empat partai utama ditambah dewan nasional (yang mewakili tidak hanya partai politik tetapi juga kelompok fungsional: pekerja perkotaan, petani pedesaan, intelektual, pengusaha nasional, organisasi keagamaan, layanan bersenjata, organisasi pemuda, organisasi wanita, dll), berada di bawah panduan presiden.

Sejak itu, Indonesia mengalami tantangan berbagai gerakan separatisme yang justru memperkuat keyakinan Bung Karno ihwal penerapan Demokrasi Terpimpin. Mulai dari Irian Barat, Sumatra Barat, hingga Sulawesi Utara. Ketika pemerintah pusat berhasil memadamkan pemberontakan-pemberontakan, Bung Karno sekali lagi menegaskan gagasan Demokrasi Terpimpin-nya.

Postcomended   Skema Ponzi yang Diterapkan "First Travel" Tidak Halal

Didukung oleh kepala staf angkatan darat, Jendral A.H. Nasution, dia mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 – sebuah tipe pemerintahan kepresidenan di mana dia percaya akan mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat. Ketika Majelis Konstituante (yang dipilih pada pemilu 1955 untuk menyusun konstitusi permanen) gagal menyetujui usulan ini, Sukarno malah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya: pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 (dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950), dan pembentukan MPRS dan DPAS.

“Kecelakaan” yang dilakukan Bung Karno adalah ketika di tengah kondisi harga-harga melambung naik sejak awal 1960-an, Bung Karno dengan prinsip Demokrasi Terpimpin-nya, terkesan semakin dekat dan melindungi Partai Komunis Indonesia (PKI) dari perseteruannya dengan TNI. Kondisi ini diduga dimainkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang berujung dengan keluarnya surat “misterius” bernama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang isinya berimplikasi pada pengambilalihan kekuasaan kepresidenan kepada Suharto, “boss” rezim Orde Baru.***

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top