13 Juli dalam Sejarah: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang Dipimpin Sjafruddin Prawiranegara Berakhir

Nasional
Share the knowledge

Sjafruddin Prawiranegara

Pada tanggal ini tahun 1949, Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Sjafruddin Prawiranegara, menyerahkan kembali kepemimpinan RI kepada Sukarno. PDRI dibentuk atas inisiatif para pejuang nasional untuk mengisi kekosongan pemerintahan atas isu penangkapan Sukarno dan Hatta oleh Belanda pada 1948.

Pembentukan PDRI untuk menunjukkan pada Belanda bahwa RI masih dikuasai para pejuang. PDRI berjalan dari 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

Latar belakang pembentukannya adalah, sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Sukarno dan Hatta, dikabarkan ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948 terkait peristiwa Agresi Militer Belanda II (Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang kalah), para pejuang nasional RI mengadakan rapat dan sepakat membentuk PDRI. Kepemimpinan PDRI diserahkan kepada Syafruddin, dengan ibukota di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Sebelumnya, untuk membuat ciut nyali para pejuang nasional, Belanda memang telah berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar; para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, sudah menyerah dan ditahan.

Postcomended   Raisa Gelar Acara Siraman, @xraisa6690 : "Sweet Moment with Ayah" #HariAyahNasional

Syafruddin sempat kecewa dengan isu menyerahnya Sukarno-Hatta. Kondisi ini yang membuat Sjafruddin dkk berinisiatif membentuk segera PDRI.

Setelah Perjanjian Roem-Royen (14 April – 7 Mei 1949) –yang berujung pada penyerahan kedaulatan kepada Indonesia– M. Natsir meyakinkan Sjafruddin untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan antara Kabinet Darurat pimpinannya dengan Kabinet Hatta.

Sjafruddin memang sempat menolak isi perjanjian Roem-Royen yang antara lain menyatakan angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, dan Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. “Kami ingin agar Belanda mengundurkan diri dari seluruh Indonesia, dan bukan hanya dari Yogya,” ucap Syafruddin.

Setelah Persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948, antara lain menjelaskan mengapa Sukarno-Hatta pada hari itu tidak pergi ke luar kota Yogyakarta sesuai rencana perang gerilya.

Postcomended   Taksi Daring Tidak Ada Biaya Buka Pintu

Jawabannya antara lain karena situasi yang tidak memungkinkan ketika seluruh Yogyakarta telah dikepung pasukan payung Belanda sehingga situasi tidak aman. KSAU Suryadi Suryadarma memperingatan bahwa pasukan payung membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan.

Pada sidang tersebut, Syafruddin Prawiranegara akhirnya bersedia menyerahkan kembali “mandat” kepada Sukarno dan perjanjian Roem-Royen disahkan. Hatta kembali mengambil alih posisi Wakil Presiden dan Perdana Menteri.

Mengenai “mandat” terhadap Sjafruddin, Historia menyebutkan bahwa sebelum Sukarno Hatta ditangkap, mereka telah memberi mandat itu kepada Sjafruddin. Namun surat mandat tidak tersampaikan karena jalur telekomunikasi terputus.

Karena itu Sjafruddin tidak memakai istilah presiden melainkan ketua. Sjafruddin pun mengakui bahwa dia tidak pernah menerima surat mandat tersebut. (***/wikipedia/berbagai sumber)


Share the knowledge

Leave a Reply