Internasional

15 Agustus dalam Sejarah: Pemerintah Indonesia dan GAM Akhiri Konflik; Hikmah Tsunami

Share the knowledge

 

Indonesia (kiri) diwakili Menteri Hukum dan HAM kala itu, Hamid Awaludin; Finlandia (tengah) mewakili Uni Eropa sebagai penengah diwakili Martti Ahtisaari; dan GAM (kanan) diwakili Malik Mahmud Al Haytar (gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=0taq-luya5o)

Indonesia (kiri) diwakili Menteri Hukum dan HAM kala itu, Hamid Awaludin; Finlandia (tengah) mewakili Uni Eropa sebagai penengah diwakili Martti Ahtisaari; dan GAM (kanan) diwakili Malik Mahmud Al Haytar (gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=0taq-luya5o)

Pada tanggal ini tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat berdamai; kurang dari setahun setelah Aceh diterjang tsunami. Penderitaan rakyat Aceh yang tak terperi akibat tsunami memaksa tak ada pilihan lain bagi kedua pihak kecuali berdamai.

Tsunami bahkan disebut telah membuka jalan bagi perdamaian karena dianggap merupakan peringatan Tuhan agar konflik dihentikan. Rintisan perdamaian memang telah diupayakan sebelum tsunami, tetapi bencana alam yang mendapat perhatian luas dunia tersebut memberi tekanan kuat agar para pihak yang bertikai dapat segera mengakhiri konflik.

Tokoh Finlandia yang diminta menjadi penengah, Martti Ahtisaari, yang juga mantan Presiden Finlandia (1994-2000), disebut membutuhkan sekitar delapan bulan untuk menyelesaikan naskah kesepahaman Helsinki.

Postcomended   Gara-gara Unjuk Rasa, Satu Asteroid Mungkin Bakal Membanting Bumi

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan ASEAN, Olof Skoog, mengatakan, tsunami menjadi momen untuk menginisiasi perdamaian. “Ini adalah momen yang tepat untuk beranjak ke depan, mencari kesepakatan. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat saat itu menderita,” ujar Skoog.

Perjanjian damai yang ditandatangani di ibukota Findlandia, Helsinki, ini, menandai berakhirnya konflik yang telah berlangsung hampir 29 tahun lamanya yang telah merenggut sekitar 15 ribu korban jiwa. Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM kala itu, Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar

Nota kesepahaman yang ditandatangani itu intinya berisi: GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia, sedangkan Pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik sendiri untuk menjamin kehidupan berdemokrasi mereka. Indonesia juga sepakat membebaskan tahanan GAM.

Postcomended   Pendeta Sebut Kebakaran Hebat California Akibat Homoseksualitas

Uni Eropa disebut aebagai salah satu inisiator kesepakatan perdamaian ini, dengan Finlandia menawarkan diri untuk menjadi mediatornya.

Salah satu isi nota kesepahaman yang ditandatangai tersebut berbunyi: para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut, pembangunan kembali Aceh pascatsunami 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Hal-hal pokok yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan GAM adalah:

Penyelenggaraan Pemerintah Aceh
Hak Azasi Manusia (HAM)
Amnesti dan Reintegrasi kedalam Masyarakat
Pengaturan Keamanan
Pembentukan Misi Monitoring Aceh
Penyelasaian Perselisihan
Harapan seluruh masyarakat Aceh, konflik ini jangan sampai terulang kembali

Sejak itu kesepakatan ditandatangani, wakil independen dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pemilu bebas 2009, partai lokal dapat menyertakan wakilnya dalam pemilihan parlemen daerah. Partai Aceh yang didirikan GAM mendominasi hasil pemilihan. Sekarang banyak wakil GAM yang duduk bukan hanya di parlemen tapi juga menjabat sebagai kepala daerah.(***/dariberbagaisumber)

Postcomended   Marvel Bakal Bikin Debut Film Superhero Muslim(ah)

 


Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top