Internasional

24 Juni dalam Sejarah: Kaum Intelektual Thailand Paksa Monarki Absolut Berakhir

An official state visit to Indonesia by King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) (1927-) and Queen Sirikit (1932-) of Thailand – the couple talk to Sukarno (sumber foto: Age Fotostock)

Pada tanggal ini tahun 1973, Presiden Uni Soviet, Leonid Brezhnev, dalam kunjungan ke AS, mendeklarasikan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Di tanggal sama, 2016, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengundurkan diri setelah pemungutan suara menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Kembali ke 1932, pada tanggal sama, ketidakpuasan kaum intelektual dan militer terpelajar di Thailand, memaksa kerajaan mengakhiri bentuk monarki absolut.

Revolusi Promotor, atau disebut juga Revolusi 1932, tertanggal 24 Juni 1932, dalam sejarah Thailand, adalah kudeta tak berdarah yang menggulingkan raja Thailand. Revolusi Promotor mengakhiri monarki absolut di Thailand, dan memulai apa yang disebut Era Konstitusi.

Disebut Revolusi Promotor, arena kudeta ini dipimpin oleh sekelompok orang yang sering disebut sebagai “promotor”. Mereka termasuk anggota elit Thailand, intelektual terkenal, dan beberapa lainnya merupakan perwira militer berpendidikan Eropa.

Postcomended   Studi Orang Paling Dikagumi: Singapura Bagai Negeri Tanpa Panutan

Mereka memiliki kesamaan pandangan: tidak puas dengan kepemimpinan Raja Thailand. Di antara para “promotor” utama ada nama Pridi Phanamyong dan Phya Phahon Phonphayuhasena.

Ketika pola tradisional kehidupan di Thailand berubah drastis di bawah pengaruh ide-ide Barat, oposisi terhadap institusi monarki telah tumbuh di antara para pejabat dan kaum intelektual.

Revolusi pada awalnya membawa Konstitusi Sementara, yang menelanjangi kekuasaan raja, dan kemudian mengadvokasi mereka secara nominal dalam masyarakat. Tetapi sebenarnya di dalam kelompok kecil mereka, para promotor menamakan dirinya Partai Rakyat. Akibatnya, Konstitusi Sementara adalah kediktatoran partai berkedok konstitusi.

Postcomended   Seekor Gajah Liar Tertangkap Basah Sedang "Merokok"

Konstitusi Permanen, yang mulai berlaku pada Desember 1932, mengembalikan sebagian ukuran prestise dan martabat kepada lambang kekuasaan kerajaan, meskipun kekuasaan raja bersifat nominal; sekadar nama.

Para pangeran kerajaan dikeluarkan dari keanggotaan di Dewan Negara dan Majelis; badan yang dipilih sebagian, sebagian ditunjuk dengan kekuasaan legislatif serta kekuatan penafsiran konstitusional.

Akibatnya, konstitusi menjadi sekadar fasad yang digunakan untuk membenarkan kudeta. Sejumlah reformasi liberal gaya Barat dianut, tetapi sarana kontrol yang lebih langsung lebih disukai daripada menggunakan konsep perwakilan konstitusional (DPR); mayoritas orang Siam tidak memahami konsep ini atau tak peduli.

Setelah kudeta 1932, Thailand memiliki suksesi konstitusi dan pemerintahan yang panjang. Namun demikian, tidak satu pun konstitusi di negara ini yang efektif membatasi kekuasaan politik atau menyediakan sarana yang dapat menengahi pertarungan politik. (***/britannica/onthisday)

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top