Nasional

30 Agustus dalam Sejarah: Mahkamah Agung Menangkan Soeharto dari TIME

Cover Credit: PHOTO-ILLUSTRATION FOR TIME BY LAW SEE

Cover Credit: PHOTO-ILLUSTRATION FOR TIME BY LAW SEE

Pada tanggal ini tahun 1918, Lenin ditembak oleh Fanya Kaplan, seorang revolusioner. Lenin selamat, mtapi sejak itu kesehatannya menurun. Pada tanggal ini juga tahun 1933, salah satu raksasa dirgantara, Air France, didirikan. Tanggal ini juga mencatat Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya mengalahkan majalah TIME yang diperkarakan oleh mantan Presiden Soeharto. 
Majalah TIME edisi 24 Mei 1999 volume ke-153 nomor 20, memuat laporan tentang kekayaan mantan Presiden Soeharto berjudul “Soeharto Inc. How Indonesia’s Longtime Boss Built a Family Fortune”. Tulisan investigatif majalah berbasis di Amerika Serikat (AS) inilah yang digugat Soeharto karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

Panel tiga hakim MA yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Angkatan Darat German Hoediarto, M. Taufik, dan Bahauddin Qoudry, pada 30 Agustus 2007 membacakan putusan kasasi yang memutuskan majalah TIME bersalah telah menodai nama baik mantan presiden Soeharto dalam laporan investigatifnya itu. Putusan itu juga mendenda pemilik majalah itu Rp 1 triliun rupiah.

Keputusan MA ini secara aneh telah mematahkan persidangan-persidangan sebelumnya yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan kemudian Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memenangkan majalah TIME.

Postcomended   Nama-nama Penggede Disebut Terima Jatah dari Skandal e-KTP

Laporan investigasi TIME tersebut mengungkapkan bahwa keluarga Suharto memiliki lebih dari 30 tahun yang ganjil, mengumpulkan kekayaan sekitar 70 miliar dollar AS (sekitar Rp 1000 triliun dengan kurs Rp 14.000), yang disimpan di berbagai tempat dan diinvestasikan di seluruh dunia.

TIME menuliskan laporannnya bahwa Soeharto dan anak-anaknya kemudian, tak lama sebelum pemimpin itu jatuh dari kekuasaan pada 1998, telah memindahkan sisa kekayaan mereka setelah terjadi krisis ekonomi Asia pada 1997-1998, sekitar 15 miliar dollar AS, dari Swiss hingga Austria.

Tulisan itu diturunkan di tengah tuntutan publik untuk mengusut harta kekayaan keluarga Cendana, serta komitmen pemerintah hasil reformasi dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) warisan rezim Orde Baru.

Menangggapi keputusan MA tersebut, Abdullah Alamudi dari Dewan Pers mengatakan bahwa keputusan ini benar-benar mengecewakan dan merupakan kemunduran besar untuk kebebasan pers. Penasihat hukum TIME, Todung Mulya Lubis, mengatakan, hakim tidak memperhatikan UU Pers 1999 dan mengeluhkan bahwa bukan TIME-nya yang hilang melainkan kebebasan pers.

Postcomended   14 Juli dalam Sejarah: Wafatnya Sang Polisi Sederhana lagi Jujur

Direktur Eksekutif LBH Pers, Hendrayana, mengatakan, bahwa putusan kasasi MA sebagai pertanda lonceng kematian bagi kebebasan pers. Kebebasan pers yang selama rezim orde baru dibelenggu oleh kekuasaan yang otoriter, kata Hendrayana, pada masa kebebasan pers sekarang ini justru dikebiri dan dibungkam oleh MA.

“Kami menuntut Ketua MA untuk memeriksa ketua dan anggota hakim agung yang memutus dan mengadili kasus Majalah Time vs Soeharto,” ujar dia.

Di tengah kekecewaan banyak pihak, politisi  Partai Golkar; partai yang membesarkan Soeharto, Yuddy Chrisnandi, dengan gaya khas politisi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. “Kami menaruh kepercayaan kami di pengadilan tertinggi kami, Mahkamah Agung.”

Namun pada April 2009, MA mengabulkan upaya hokum lanjutan dengan mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak majalah TIME terkait kasus pencemaran nama baik Soeharto. “Amarnya kabulkan PK, batalkan putusan kasasi, jadi kembali ke putusan pada PN dan PT, serta ganti rugi tidak dikabulkan juga,” ujar Juru Bicara MA, Hatta Ali pada 16 April 2009.

Postcomended   7 Desember dalam Sejarah: Abdullah Puteh Dijebloskan ke Penjara

Ali mengatakan, pertimbangan majelis memutus hal itu karena majelis menilai berita yang dimuat di majalah Time bukan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran itu, lanjut Hatta, tak melanggar UU Pers dan tak melanggar kode etik pers. Selain itu, TIME sudah memberikan hak jawab. ***/dariberbagaisumber)

 

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top