Nasional

41 dari 45 Anggota DPRD Malang “Bedol Desa” Masuk Tahanan KPK

Tiga anggota DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti (tengah), M. Zainuddin AS (kiri), dan Suprapto (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/3/2018). KPK menahan lima anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka penerima suap dari Wali Kota Malang terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Tiga anggota DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti (tengah), M. Zainuddin AS (kiri), dan Suprapto (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/3/2018). KPK menahan lima anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka penerima suap dari Wali Kota Malang terkait pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Nyaris seperti lelucon namun nyata, ketika 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, plus seorang Wali Kota Malang, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka korupsi (dan kolusi) oleh KPK. Ditangkap masal begini, tinggallah lima orang tersisa di lembaga perwakilan rakyat daerah ini. Mekanisme APBD perubahan 2015 kota ini telah dijadikan ladang korupsi oleh ke-41 anggota legislatif tersebut yang berasal dari antara lain partai: PKS, PDIP, Demokrat, Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra, Hanura, dan PAN.

Rincian penetapan ke-41 tersangka tersebut adalah sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka hari ini, Senin (3/9/2018). Sedangkan ke-19 lainnya telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, plus Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton. Mereka terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Senin, di gedung KPK Jakarta, mengatakan, setelah melakukan pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan atas ke-22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut sebagai tersangka.

Postcomended   "Pahlawan Jembatan Timbang" ini Terganjal Kasus Korupsi e-KTP

Delapan belas orang ditetapkan tersangka terlebih dahulu, sampai-sampai kursi jabatan Ketua DPRD harus berganti dua kali. Saat Arief Wicaksono ditahan, dia diganti Abdul Hakim. Namun Abdul pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah politikus PDIP. Penggani Abdul kini menambah yang tersisa di DPRD kota Malang menjadi lima orang.

Penahanan hampir semua anggota DPRD Malang ini terjadi setelah terdakwa kasus korupsi Moch Arief Wicaksono yang adalah mantan Ketua DPRD Kota Malang, bernyanyi. Arief sendiri yang paling pertama ditangkap, sudah dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp 200 juta, dan pencabutan hak politik dua tahun, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada 26 Juni 2018.

Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang yakni tujuh tahun penjara, denda Rp 600 juta,  dan pencabutan hak politik lima tahun. Salah seorang tersangka yang dikicaukan Arief, Sugiarto, anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari PKS yang mengaku tidak menerima uang sepeser pun dari kasus ini, ditangkap setelah Arief menyebut namanya di sidang.

Postcomended   7 Desember dalam Sejarah: Abdullah Puteh Dijebloskan ke Penjara

Sugiarto membela diri bahwa uang suap tersebut diberikan secara estafet; ada yang dipotong, ada yang sampai ada yang tidak sampai. “Yang nuduh saya cuma Pak Arief, padahal saya tidak menerima yang diberikan Pak Arief,” kata Sugiarto.

Dia menyayangkan proses sapu bersih oleh KPK ini. Pemerintahan dan proses pembangunan serta pembuatan kebijakan, kata dia, akan macet jika gedung DPRD kosong tanpa anggota. Kelima anggota DPRD yang “tidak kebagian” dana bancakan tersebut adalah: Abdurrochman, Priyatmoko Oetomo, Tutuk Hariyani, Nirma Chris Nindya, dan Subur Triono.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan membuat kebijakan yang bersifat diskresi untuk mengatasi kekosongan sebagian besar DPRD Kota Malang. Sebab DPRD tidak bisa mengambil keputusan, misalnya tentang APBD, karena tidak quorum.

Ke-22 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tersebut adalah: Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Choeroel Anwar (Golkar), Moh Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDIP), Syamsul Fajrih (PPP), Choirul Amri (PKS), Teguh Mulyono (PDI-P), Imam Ghozali (Hanura), Suparno Hadiwobowo (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Sony Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDIP), Diana Yanti (PDIP), Sugianto (PKS), Arief Hermanto (PDIP), Mulyanto (PKB).

Postcomended   Nama-nama Penggede Disebut Terima Jatah dari Skandal e-KTP

Sedangkan ke-19 yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Bersama Walikota Malang (Moch Anton) adalah:  M Arif Wicaksono (PDIP), Suprapto (PDIP), HM Zainudin (PKB), Sahrawi PKB),  Salamet (Gerindra), Wiwik Hendri Astuti (Demokrat), Mohan Katelu (PAN), Sulik Lesyowati (Demokrat), Abdul Hakim (PDIP), Bambang Sumarto (Golkar), Imam Fauzi (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Heri Pudji Utami (PPP), Hery Subiantono (Demokrat), Ya’qud Ananda Gudban (Hanura), Rahayu Sugiarti (Golkar), Sukarno (Golkar), H Abd Rachman (PKB).(***/dariberbagaisumber)

 

 

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top