7 Juli dalam Sejarah: Perdana Menteri Jepang Kunjungi Jakarta, Memberi Harapan Kemerdekaan bagi Indonesia

7 Juli dalam Sejarah: Perdana Menteri Jepang Kunjungi Jakarta, Memberi Harapan Kemerdekaan bagi Indonesia

Nasional
Share the knowledge

Sukarno menyambut kedatangan Hideki Tojo. Tampak Muhammad Hatta mendampingi (sumber gambar: asiaobserver.com)

Pada tanggal ini tahun 1943, setahun setelah Jepang menginjakkan kaki di Indonesia untuk pertamakali, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Hideki Tojo, mengunjungi Jakarta. Kepada Sukarno dkk, dia menjanjikan bahwa penduduk asli Jawa akan memperoleh partisipasi lebih besar dalam pemerintahan Indonesia.

Namun kenyataannya, sepanjang pendudukan “saudara tua” ini selama sekitar 3,5 tahun, para pemimpin Negeri Matahari Terbit ini mengulur terus janji-janji tersebut. Sukarno tak pernah mengira bahwa selama kurun waktu tersebut Jepang melakukan berbagai tindakan keji terhadap rakyat Indonesia: mulai romusha sampai menjadikan wanita Indonesia sebagai budak seks.

Selama pertemuan dengan Sukarno pada tanggal tersebut, Hideki Tojo (sebenarnya mengaku dengan) menjelaskan bahwa Tokyo memandang Indonesia sebagai koloni dan tidak memiliki rencana untuk segera memberikan kemerdekaan.

Empat bulan kemudian, pada tanggal 8 November, Sukarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo (seorang tokoh BPUPKI), sebagai wakil dari Poetera (Poesat Tenaga Rakjat, Pusat Kekuasaan Rakyat), meninggalkan Jakarta untuk tur dua minggu di Jepang.

Poetera adalah organisasi payung semua organisasi lokal untuk mendukung upaya perang Jepang dengan iming-iming sebagai landasan menuju terbentuknya pemerintahan sendiri. Padahal kemudian organisasi ini juga digunakan Jepang untuk perekrutan romusha; suatu program kerja paksa Jepang terhadap pribumi.

Sesampainya di Jepang, ketiganya dipuja sebagai tamu terhormat Kaisar. Mereka diberi tur ke tempat suci agama, situs budaya, dan pabrik-pabrik. Sukarno diberi penghargaan dengan medali Ordo Perbendaharaan Suci. Hal ini menjadi dorongan besar bagi ego Sukarno, yang –tidak seperti Hatta– tidak pernah bepergian atau belajar di luar negeri.

Postcomended   Perempuan Lulusan ITB dan Unpad Ini Akhirnya Diangkat Menjadi CEO Pertamina

Selama empat pertemuan berikutnya dengan Perdana Menteri Tojo, Sukarno dkk terus menekan janji kemerdekaan Indonesia. Tapi Tojo tidak pernah membuat janji. Tojo malah keburu dipecat setelah Saipan jatuh pada Juli 1944.

Pada 7 September, tanpa memberikan waktu tertentu, Perdana Menteri baru, Kuniaki Koiso, mengumumkan Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Sukarno menerima berita dengan penuh emosi. Padahal konsesi Koiso terlihat lebih sebagai tanda keputusasaan Tokyo yang semakin meningkat dalam menghadapi kemunduran militer Jepang.

Sebelum Jepang benar-benar kalah dari sekutu, ada hasrat para pemimpin Jepang ingin mempertahankan wilayah Indonesia lainnya, wilayah yang jarang penduduknya, kaya sumber daya, dan yang secara politik belum dewasa, di bawah yurisdiksi angkatan laut di kepulauan timur untuk kepentingan “Matahari Terbit”.

Postcomended   Pendaki Asal Jakarta Tewas di Puncak Gunung Termahal di Dunia

Ini mengungkap fakta bahwa, setelah pengumuman Perdana Menteri Koiso pada September 1944, Jepang hanya mengizinkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya dikibarkan dan dinyanyikan di Jawa, Sumatra dan Bali, tetapi tidak di pulau-pulau lain.

Pada 29 Oktober, mendaratnya pasukan Amerika di Leyte di Filipina, menimbulkan ancaman langsung ke Hindia Belanda. Beberapa nasionalis, seperti Sutan Sjahrir, dengan cemas menunggu momen kedatangan Amerika ini untuk mengakhiri pemerintahan Jepang yang despotik.

Bagaimanapun, Tokyo telah meletakkan dasar untuk pemerintahan pribumi di Jawa dengan menciptakan Djawa Hokokai (Asosiasi Dinas Jawa) pada Maret 1944 di bawah Sukarno dan Hatta. Perwakilan dari aristokrasi tradisional Jawa, priyayi, mengisi banyak posisi kepemimpinan di organisasi-organisasi Hokokai setempat. Otoritas pendudukan Jepang pun melonggarkan kontrol atas Djawa Hokokai dan memungkinkan Sukarno dan Hatta lebih bebas untuk menangani massa.

Pada Maret 1945, setelah agitasi dan penundaan yang besar, para pemimpin Jepang mengizinkan kaum nasionalis mengorganisasi sebuah Badan Investigator yang terdiri dari enam puluh empat orang untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di bawah penatua Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Postcomended   Tabrakan Mobilnya ke Sejumlah Motor, Tania Diketahui sebagai Pemegang "Kartu Kuning"

Bagaimanapun dan apapun motif Jepang yang sedang dalam posisi terpepet oleh sekutu, dibiarkannya kaum nasionalis membentuk BPUPKI menjadi modal bagi keberanian sejumlah tokoh kala itu untuk memutuskan kapan waktunya bagi Indonesia untuk merdeka.(***/sumber: theindonesianarmy)


Share the knowledge

Leave a Reply