Nasional

7 Juni dalam Sejarah: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Didirikan Rezim Orde Baru

Share the knowledge

 

Salah satu dosa rezim Orba yang menjadi target Komnas HAM adalah peristiwa Malari; yang tak pernah berhasil diusut tuntas (gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=tn2HigHnleY)

Salah satu dosa rezim Orba yang menjadi target pengusutan Komnas HAM adalah peristiwa Malari; yang tak pernah berhasil diusut tuntas (gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=tn2HigHnleY)

Pada tanggal ini tahun 1993, Indonesia mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disingkat Komnas HAM. Didirikan oleh rezim Orde Baru (Orba) membuat tantangan lembaga negara ini berubah saat memasuki era Reformasi dimana pelanggaran HAM yang dilakukan Orba menjadi salah satu target kerjanya, yang tak pernah berhasil diusut tuntas.

Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Kala itu, Presiden Republik Indonesia, Soeharto, menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya.

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Lembaga ini berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan HAM.

Dikutip dari laman referensi.elsam.or.id, latar belakang didirikannya Komnas HAM seperti ditulis Sriyana, S.H., LL.M. pada Kursus HAM untuk Pengacara XI yang dilaksanakan oleh Elsam pada 2007, adalah berdasarkan sejarah bangsa Indonesia yang telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya.

Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut, tulis Sriyana, merupakan pelanggaran HAM baik yang
bersifat vertikal (dilakukan oleh negara terhadap warga negara) maupun horizontal
(dilakukan oleh antar warga negara), dan bahkan sebagian pelanggaran HAM tersebut masuk dalam kategori
pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights).

Postcomended   Sebagian Besar Aplikasi Antivirus di Play Store Tidak Melakukan Apa-apa

“Selama hampir 58 tahun usia bangsa Indonesia, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari berbagai kejadian antara lain berupa penangkapan tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, pembakaran, dll,” tulis Sriyana.

Usai tragedi 1998, setelah Suharto turun takhta, tampaknya muncul harapan lebih terhadap Komnas HAM sehingga berdasarkan Ketetaan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dasar hukum Komnas HAM ditingkatkan melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tertanggal 23 September 1999.

Postcomended   Studi: Dengan Alasan Efisiensi, Nenek Moyang Manusia Menjadi Kanibal

Dengan ditingkatkan menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan rezim pendiri Komnas HAM.

Pada Januari 2008, setelah Suharto meninggal, Komnas HAM mulai berani mengintensifkan pengusutan empat kasus pelanggaran HAM Orba yang dipimpin Soeharto; kasus yang tidak dituntaskan pengurus Komnas HAM yang lama.

Ada sepuluh kasus pelanggaran HAM selama pemerintahan Soeharto yang diungkit. Empat kasus di antaranya mulai diintensifkan kembali pengusutannya oleh Komnas HAM di Ifdhal Kasim sejak September 2008.

Keempat kasus tersebut adalah Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, DOM di Papua, kasus Gerakan 30 September 1965, serta Talangsari di Lampung 1989. Kasus lain dalam daftar adalah kasus penembakan misterius alias Petrus, dan kasus Tanjungpriok 1984.

Akan tetapi nyaris menjadi rahasia umum bahwa tampaknya hampir tidak mungkin meminta pertanggungjawaban Suharto atas kasus-kasus tersebut, bahkan ketika dia masih hidup pun; sejumlah proses hukum terhadapnya terjegal berbagai hal termasuk alasan sakit di tahun-tahun terakhir kehidupannya.

Postcomended   Ghouta Timur Diambang Kembali ke Pelukan Pemerintah Suriah

Meskipun proses peradilan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, namun daftar dosa-dosa Suharto kini menjadi pengingat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di era rezim Orba tersebut.***


Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top