Acho alias Muhadkly (credit: akun Instagram @muhadkly)

Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (Apersi), Ibnu Tadji, mengatakan dalam satu wawancara di satu stasiun televisi, Senin (7/8/2017), masyarakat sebaiknya menunda membeli apartemen atau rumah susun untuk hunian. Ini terkait masih lemahnya perlindungan terhadap hak konsumen sebagai penghuni apartemen. Hal ini bahkan sudah diungkapkan Ibnu sejak 2014. Ibnu kembali menegaskannya terkait masalah yang membelit komedian stand-up, Muhadkly MT, alias Acho.

Lebih lanjut Ibnu mengatakan seperti dilansir Katadata, banyak terjadi konflik antara penghuni dengan pihak pengelola yang menjadi kepanjangan pengembang. Sementara perlindungan terhadap penghuni sangat rapuh sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengelola.

Seperti dilaporkan media pada Minggu (6/8/2017), Acho ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi untuk kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap pengelola Apartemen Green Pramuka City, Jakarta Pusat. Dugaan tersebut didasarkan pada keluhan Acho di blog pribadinya pada 2015.

Postcomended   Serat, Susu, dan Air, Satukan Islam dan Yahudi

Acho antara lain mempertanyakan komitmen pengelola menyediakan ruang terbuka hijau sebagaimana dijanjikan pengelola pada brosur serta situsnya.

Membaca curhatan Acho di blog pribadinya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai, tidak ada potensi pelanggaran dalam curhatan dia tersebut.

‎”YLKI tidak mendapatkan potensi pelanggaran yang dilakukan konsumen. Khususnya dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Tulus, melalui keterangan tertulisnya kepada media, Minggu (6/8/2017).

Apa yang ditulis Acho sebagai konsumen, ujar Tulus, ‎merupakan upayanya merebut hak-haknya yang diduga dilanggar pengembang Green Pramuka.

“Bahwa konsumen kemudian menulisnya di media sosial, itu karena merasa pengaduan-pengaduannya sudah mampet. Terbukti pengaduan serupa sudah banyak diungkap konsumen, termasuk pengaduan konsumen ke YLKI, dan bahkan sudah diliput media,” katanya.

Postcomended   Gerbang tol Salatiga #KabarPUPR

Apa yang dilakukan Acho, kata Tulus, sudah sesuai haknya sebagai konsumen yang diatur ‎oleh UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya, termasuk menyampaikan keluhan dan pendapat via media masa dan media sosial.

Karena itu Ibnu menyarankan, sebelum pemerintah menyelesaikan perangkat hukum ihwal apartemen, sebaiknya menahan diri membeli apartemen. Lemahnya perlindungan terhadap konsumen ini, menurut dia, sudah terjadi sejak awal pembelian. Konsumen tidak mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan setelah menjadi penghuni.

Dia mencontohkan tarif listrik, air, maupun fasilitas lainnya, ditetapkan secara sepihak oleh pengelola. “Jika pengelola menaikkan tarif secara sepihak, bisa apa kita?” kata Ibnu.

Pada 2014, seorang pejabat di Bidang Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat, menyebutkan, pihaknya tengah menggodok peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan rumah susun. Tiga tahun berlalu, belum terdengar lagi kelanjutan pembuatan aturan tersebut.

Postcomended   Selayar Fishing Tournament 2017 Berakhir Manis, Ini Dia Juaranya

Diwawancara terpisah, Kepala Riset Jones Lang LaSalle, Anton Sitorus, meminta konsumen cermat sebelum membeli apartemen. Caranya dengan meneliti siapa pengembangnya, bagaimana rekam jejaknya, apakah pengerjaannya tepat waktu, kualitas proyeknya bagaimana, termasuk apakah fasilitasnya sesuai dengan brosur yang ditawarkan.

Masalah legalitas seperti status bangunan, surat izin proyek, juga harus diperhatikan. .***(ra)

Share the knowledge