Internasional

AS Gunakan Muslim Uighur Sebagai Alat Tekan Beijing: Keluarkan Larangan Visa Bagi Pejabat Cina

Share the knowledge

AS vs Cina: perang saling melarang visa adalah konflik terbaru AS-CIna. (gambar dari: YouTube)

AS vs Cina: perang saling melarang visa adalah konflik terbaru AS-CIna. (gambar dari: YouTube)

Pemerintahan Donald Trump menampar Beijing dengan larangan visa untuk para pejabat Cina, terkait penahanan massal Muslim Uighur. Ini merupakan bagian dari serangkaian langkah-langkah AS terbaru untuk menekan Beijing atas apa yang disebut Michael Pompeo “noda abad ini”.

Sekretaris Negara AS, Michael Pompeo memberlakukan pembatasan kepada para pemimpin pemerintah dan pejabat Partai Komunis Cina (PKC) yang ditemukan bertanggung jawab atau terlibat dalam penahanan dan penindasan Uighur, etnik Kazakh dan kelompok-kelompok Muslim minoritas lainnya di wilayah jauh Xinjiang, menurut Departemen Luar Negeri, Bloomberg melaporkan Rabu (9/10/2019).

Perjalanan oleh anggota keluarga para pejabat tersebut juga akan dibatasi. Langkah AS ini tampaknya lebih simbolis daripada hukuman, sementara diketahui para pejabat Bejing seperti itu jarang bepergian ke luar negeri. Namun kabar ini mengguncang investor di lantai bursa efek yang sudah gelisah atas tanda-tanda ketegangan antara kedua negara yang meningkat menjelang pembicaraan perdagangan.

“Pemerintah Cina telah melembagakan kampanye yang sangat represif terhadap warga Uighur, etnik Kazakh, Kyrgyzstan, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan Selasa. “Amerika Serikat menyerukan Republik Rakyat Tiongkok untuk segera mengakhiri kampanye penindasannya di Xinjiang.”

Postcomended   2 Januari dalam Sejarah: Runtuhnya Jaringan Spionase Nazi Terbesar di AS

Langkah ini disahkan di bawah Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan AS, yang memungkinkan menteri luar negeri menolak visa perjalanan orang-orang yang telah ditentukan yang “akan memiliki konsekuensi kebijakan luar negeri yang berpotensi merugikan bagi hubungan AS-Cina, dengan delegasi perdagangan dari Beijing dijadwalkan di Washington untuk pembicaraan Kamis dan Jumat.

Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan, hukum AS mencegah mereka mengumumkan siapa yang ada dalam daftar pembatasan visa baru, meskipun mereka mengatakan nama sudah ditambahkan ke dalam entri. Target yang mungkin termasuk sekretaris partai regional Xinjiang, Chen Quanguo, anggota Politbiro Cina yang beranggotakan 25 orang, yang dipilih oleh anggota parlemen AS dalam seruan untuk sanksi atas penahanan sebanyak 1 juta orang.

Kementerian luar negeri Cina, Rabu (9/10/2019), mengatakan, ini merupakan tindakan untuk secara sengaja mengarang alasan untuk campur tangannya dan untuk menghalangi upaya Cina dalam melawan terorisme di Xinjiang, kata juru bicara kementerian, Geng Shuang, kepada wartawan di Beijing.

Perangi Ekstremisme dan Terorisme

Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan Selasa bahwa kebijakannya ditujukan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Presiden Cina, Xi Jinping, melancarkan penumpasan setelah serangkaian serangan teroris mematikan terhadap warga sipil mulai 2013, termasuk serangan mobil di Lapangan Tiananmen Beijing.

Sebelumnya, Cina berencana memberlakukan pembatasan visa yang lebih ketat kepada warga negara AS yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok anti-Cina, Reuters melaporkan Rabu, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini. Geng mengatakan dia tidak mengetahui laporan tersebut.

Postcomended   Berkat Google Earth, Satu Mobil Tenggelam dengan Mayat di Dalamnya Ditemukan

Larangan visa diberlakukan berkoordinasi dengan pengumuman Departemen Perdagangan AS, Senin, menempatkan delapan raksasa teknologi negara itu dalam daftar hitam atas dugaan pelanggaran hak cipta. “Ini konsisten, disengaja dan tujuannya adalah membuat mereka mempertimbangkan kembali kebijakan mengerikan yang mereka miliki,” kata Asisten Sekretaris Negara untuk Asia Timur, David Stilwell, dalam sebuah wawancara.

Pemerintahan Trump terus meningkatkan tekanan pada pemerintah Cina atas Xinjiang. AS memimpin sebuah acara di sela-sela Majelis Umum PBB bulan lalu mengutuk perlakuan Cina terhadap Muslim di Xinjiang dan  Trump menjadi tuan rumah pertemuan dengan Muslim Uighur terkemuka di Gedung Putih, Juli lalu.

Menggunakan Muslim Xinjiang untuk menekan Cina, hanyalah sumber gesekan terbaru antara dua ekonomi terbesar di dunia ini. Senin, Trump memperingatkan bahwa negosiasi perdagangan akan menderita jika Cina melakukan sesuatu yang “buruk” untuk memadamkan protes yang telah berlangsung selama berminggu-minggu di Hong Kong.

Sementara itu, televisi pemerintah Cina mengatakan akan menghentikan penayangan pertandingan pramusim National Basketball Association di negara itu setelah manajer umum Houston Rockets mencuitkan dukungannya untuk para demonstran.

Postcomended   16 Januari dalam Sejarah: Amerika dan Koalisinya Lancarkan Operasi Badai Gurun

AS mengoordinasikan langkah terakhir ini dengan sekutu Eropa dan dunia Muslim-nya, dan mendesak mereka memberlakukan pembatasan serupa, menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS. Dia mengatakan pejabat pemerintah telah diarahkan untuk mengangkat masalah ini di hampir semua pertemuan mereka selama Sidang Umum PBB bulan lalu.

Cina telah menanggapi dengan marah atas tindakan hukuman AS yang mengatasnamakan Xinjiang. Menanggapi Selasa sebelumnya atas tindakan Departemen Perdagangan AS, seorang juru bicara kementerian luar negeri Cina  mengatakan negara itu mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan yang relevan, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Cina.***


Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top