Ekonomi

Associated Press: Pengadilan Indonesia Menghukum Politisi yang Dipuji Presiden Donald Trump

Donald Trump Bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto di AS - YouTube YouTube Donald Trump Bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto di AS

Donald Trump Bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto di AS – YouTube YouTube Donald Trump Bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto di AS

Media daring asing ramai-ramai memberitakan vonis penjara 15 tahun terhadap Setya Novanto (SN) yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor, Selasa (24/4/2018). Media Hongkong, SCMP, menulis, vonis ini menandai kemenangan upaya keras pemberantasan korupsi yang menggurita di Indonesia. Sementara itu kantor berita internasional 

yang berbasis di Inggris, Reuters, menyebut kasus ini memperkuat persepsi yang dipegang luas selama ini bahwa parlemen –yang sejak lama dianggap sarang korupsi– adalah lembaga yang gagal. Sedangkan Associated Press (AP) Amerika Serikat, menyebutkan, pengadilan Indonesia menghukum seorang politisi yang dipuji oleh Presiden Donald Trump.

Tercatat media asing yang meneruskan berita Reuters dan AP antara lain New York Times, ABC Australia, Times of India, Straits Times Singapura, The Standard Hongkong, The Guardian Inggris, Business Insider, hingga Miami Herald.

cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/sidan... www.tribunnews.com

cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/sidan… www.tribunnews.com

Lebih lanjut Reuters menulis, Pengadilan Indonesia memenjarakan seorang mantan ketua parlemen selama 15 tahun karena telah merugikan negara sekitar 170 juta dolar AS (Rp 2,3 triliun) terkait skandal korupsi e-KTP. SN, tulis Reuters, adalah Ketua DPR periode 2014-2015, lalu dilanjut (setelah kasus “papa minta saham) 2016-2017.

“Terdakwa dinyatakan bersalah berkonspirasi melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah,” kata Yanto, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukuman itu lebih rendah satu tahun dari tuntutan Jaksa. SN juga dilarang memegang jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani hukumannya, dan harus mengganti 7,3 juta dolar AS uang negara yang telah dijarahnya.

Postcomended   May Day, Momentum Kebersamaan Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah

Dalam sebuah sesi yang berlangsung selama lebih dari tiga jam, sebut Reuters, hakim membacakan lusinan catatan kasus, termasuk deskripsi kala SN mengadakan pertemuan untuk membagi-bagikan uang tunai dari hasil mark-up (penggelembungan) kontrak proyek e-KTP.

SN disebut menunjukkan sedikit emosi ketika hakim membacakan putusan. Setelah berkonsultasi singkat dengan tim hukumnya, dia mengatakan kepada pengadilan akan mengambil waktu untuk mempertimbangkan naik banding atau tidak.

Meskipun ada upaya berulang kali untuk melemahkannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Reuters, menjadi salah satu badan yang paling efektif dan independen di Asia Tenggara (dalam pemberantasan korupsi). KPK telah memenjarakan menteri, gubernur, hakim dan pejabat tinggi lainnya, serta banyak anggota parlemen.

Kantor berita asing ini lalu mendeskripsikan upaya-upaya SN selama ini untuk menghindari proses hukum. SN disebut telah terlibat dalam lima skandal korupsi sejak tahun 1990-an tetapi tidak pernah dihukum. Pada November 2017, SN dikatakan berulangkali menghindari panggilan KPK antara lain dengan alasan perlu melakukan operasi jantung.

“Dengan keberhasilan dalam perang melawan korupsi, orang Indonesia (masih) harus menghadapi tingkat korupsi yang tinggi di banyak bidang kehidupan. Negara ini menempati peringkat ke-96 di antara 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahunan Transparency International tahun lalu, setara dengan Kolombia dan Thailand,” tulis Reuters.

Postcomended   Bosan Hidup, Ilmuwan Australia Rancang Kematian Ditemani Perawat Pro-euthanasia

Sementara itu AP menulis, saat putusan bersalah dijatuhkan, mantan Ketua Partai Golkar ini duduk tanpa ekspresi, dan menundukkan kepala sedikit. Suaranya gemetar saat mengatakan apakah akan naik banding atau tidak.

Jaksa penuntut, tulis AP, mengatakan, SN berada di antara sekitar 80 pejabat, anggota parlemen dan sejumlah perusahaan, yang mencuri lebih dari sepertiga dana total proyek e-KTP sebesar 440 juta dolar AS (Rp 5,9 triliun) pada 2011 dan 2012.

Putusan pengadilan mengatakan, sebut AP, SN memperkaya diri dengan jutaan dolar uang publik dengan menyalahgunakan otoritas dan peluang yang tersedia baginya karena posisi politiknya. “Terdakwa telah secara sadar melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hakim Ketua, Yanto.

“Kasus korupsi yang epik, bahkan untuk standar parlemen Indonesia yang terkenal korup. Upaya berbulan-bulan Novanto untuk menghindari pertanyaan KPK membuat jijik banyak orang di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini,” tulis AP.

AP menyebut SN penggemar Trump, ketika dia tampil tak terduga pada konferensi pers yang diadakan oleh Trump di Trump Tower, New York, September 2015 bersama anggota parlemen Indonesia lainnya, Fadli Zon. SN waktu itu diperkenalkan oleh Trump sebagai “salah satu orang paling berkuasa di Indonesia, yang akan melakukan hal-hal hebat untuk AS”.

Postcomended   Bagaimana Diana, Kate, dan Meghan Mengabaikan Protokol Kerajaan

AP juga mengulas sandiwara SN setelah mobil yang dikendarainya menabrak tiang listrik. Insiden ini sebut AP, diejek habis-habisan oleh warganet sebagai taktik menghindari penangkapan.

Sementara itu SCMP menyebutkan bahwa putusan atas SN muncul beberapa tahun setelah mantan ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Akil Mochtar, dipenjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah menerima suap untuk mengeluarkan keputusan yang menguntungkan dalam sengketa pilkada. Seumur hidup, kata SCMP, adalah hukuman paling berat yang pernah ada untuk kasus korupsi di Negara-negara Asia Tenggara yang sarat korupsi.***

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top