Graphic Online

Dalam hal demografi, Cina tampaknya tak secerdas urusan mengadopsi teknologi. Buah dari berdekade-dekade menerapkan kebijakan satu anak –selebihnya diaborsi– kini negeri ini dihadapkan pada populasi menua. Atas alasan ini, satu provinsi di Cina berbalik membatasi aborsi, dan ini mencemaskan warga dan para aktivis.

Aturan baru yang membatasi aborsi di provinsi Jiangxi ini telah memicu kekhawatiran warga dan aktivis atas kontrol negara pada tubuh wanita.

Jiangxi mengeluarkan pedoman pekan lalu yang menetapkan bahwa perempuan yang hamil lebih dari 14 minggu harus telah menandatangani persetujuan dari tiga profesional medis yang menyatakan bahwa aborsi baru diperlukan jika dengan alasan medis.

Langkah-langkah itu dimaksudkan untuk membantu mencegah aborsi selektif jenis kelamin yang ilegal di Cina. Jenis kelamin seorang anak biasanya dapat dilihat setelah 14 minggu.

Seperti diketahui, Cina –dikutip dari pemberitaan Reuters Januari 2016– menerapkan kebijakan satu anak pada akhir 1970-an. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang di luar kendali.

Saat ini kebijakan itu dianggap ketinggalan zaman, seiring dengan menyusutnya jumlah tenaga kerja. Kebijakan ini dinilai bertanggung jawab atas ketidakseimbangan usia produktif Cina.

Kondisi ini diperparah budaya Cina yang lebih memberi nilai tinggi anak laki-laki ketimbang perempuan, sehingga keluarga Cina memilih mengaborsi jika Janin yang dikandung berkelamin perempuan.

Rencana provinsi Jiangxi ini menuai komentar pedas warganet Cina. “Rahimmu sedang dipantau,” kata pemilik akun mikroblogging Weibo. “Apa tujuan dan dasar dari kebijakan ini? Hak reproduksi perempuan di negara ini tampaknya menjadi lelucon,” kicau yang lainnya.

Warganet lainnya menulis: “The Handmaid’s Tale”, yang mengacu pada serial TV dimana di mana fungsi reproduksi wanita dikontrol ketat oleh negara.

Rencana provinsi Jiangxi ini datang saat para pejabat Cina sedang mencari cara untuk menghadapi populasi yang menua dan tingkat kesuburan yang rendah. Cina tampaknya mulai menuai badai akbat berdekade-dekade menerapkan kebijakan satu-anak. Pemerintah bahkan sedang mempertimbangkan membuang pembatasan sama sekali.

Namun warga Cina yang selalu mengalami pembatasan oleh rezim komunis ini, cenderung berprasangka buruk dengan menilai bahwa aparat keluarga berencana (KB) Cina akan melakukan pendekatan yang keras lagi terhadap hak reproduksi kaum perempuan.

Lu Pin, pendiri Feminis Voices (sebuah blog tentang isu-isu gender), mengatakan, banyak wanita Cina memilih untuk tidak memiliki anak kedua meskipun ada kebijakan baru. Mereka takut terkena kebijakan sosial baru yang ketat. Namun kata Lu Pin, kecemasan ini sebenarnya tak erdasar.

Kebijakan KB Cina telah lama mendorong penerapan aborsi, bersama dengan kontrasepsi dan sterilisasi, sebagai cara membatasi pertumbuhan penduduk. Sejak tahun 1971, ketika negara pertama kali memperkenalkan batasan “cukup satu anak”, dokter telah melakukan aborsi 336 juta kali, menurut data pemerintah yang dirilis pada 2013.

Praktik ini kini menghadapkan Cina pada ketidakseimbangan gender yang besar dengan 30 juta lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

Pada 2004, Guizhou adalah provinsi pertama yang memberlakukan larangan tersebut. Provinsi Cina lainnya seperti Jiangsu, Hunan, Qinghai, Anhui, Henan, dan kota Shanghai telah mengikuti dengan berbagai pembatasan aborsi setelah 14 minggu.

Awal 2016 Reuters melaporkan, Cina kembali ke kebijakan satu anak yang pada 2015 sempat diperlonggar. Wakil Menteri Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional (NHFPC) Wang Peian mengatakan, kebijakan ini akan dipertahankan dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan.

Wang waktu itu menolak kecemasan bahwa pembatasan jumlah anak akan berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja, di tengah meningkatnya jumlah populasi yang menua.

Kebijakan ini diambil kembali mengingat tingkat kelahiran di Cina sepanjang 2015 naik ke level tertinggi sejak 2000, menyusul dihapusnya kebijakan satu anak pada tahun itu.(***/theguardian/reuters)

Share the knowledge