Profil LP Gunung Sindur, penjara super ketat Gayus Tambunan - Merawat Indonesia beritagar.id700 × 465Search by image Terdakwa kasus dugaan mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan, di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember2010.

Profil LP Gunung Sindur, penjara super ketat Gayus Tambunan – Merawat Indonesia beritagar.id700 × 465Search by image Terdakwa kasus dugaan mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan, di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 1 Desember2010.

Namun Fuad Rahmany membantah bahwa ditemukannya sejumlah oknum yang memiliki rekening gendut di DJP menunjukkan adanya korupsi sistemik dalam institusi tersebut. “Adanya oknum tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dalam DJP memang berjalan, pelanggaran yang terjadi bukan bersifat sistemik, buktinya bila saya bertanya kepada sejumlah wajib pajak perusahaan besar mereka mengatakan bahwa sudah terjadi perbaikan dalam DJP,” kata Fuad.

Sebelum Pargono, diketahui bahwa sejumlah pegawai pajak telah ditangkap KPK atas kepemilikan rekening gendut yang tidak sesuai dengan pangkat kepegawaiannya. Sebut saja Gayus Tambunan (menerima uang suap Rp 925 juta dan 3,5 juta dolar AS), dan Dhana Widiatmika (memiliki rekening gendut hingga Rp 60 miliar), meskipun Dhana ditangkap saat dia sudah pindah tempat kerja, namun aksi kriminalnya dilakukan saat dia masih PNS Golongan 3C di DJP.

Postcomended   Leonardo DiCaprio: Susi Pemimpin yang Dibutuhkan Seluruh Dunia

Menurut Fuad, para penggoreng dana wajib pajak ini kebanyakan  bekerja di bagian teknis yang memang bertemu langsung dengan wajib pajak. “Kondisi itu juga terjadi karena godaan dari wajib pajak, tapi kami juga mengejar siapa yang memberikan uang ke Gayus dan DW,” tambah Fuad.

Sementara itu, selain dikritik habis oleh anggota dewan mengenai masih gagalnya reformasi birokrasi di DJP ini, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, justru mengakui bahwa efektivitas reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan belum maksimal dan belum mampu mengurangi perilaku penyimpangan aparat pemerintah. Tapi reformasi birokrasi bukan pembasmi segala macam penyakit dan persoalan, ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Namun diakui juga bahwa terbongkarnya kasus korupsi di DJP dianggap tak lepas dari penerapan whistleblowing system (system peniup peluit) di lingkungan Kementerian Keuangan. Anggota Komisi IX DPR, Arief Budimanta, mengatakan bahwa tertangkapnya Pargono membuktikan mekanisme whistle blower ada pegawai lain yang bersedia memberikan informasi terjadinya penyelewengan berhasil. Namun kata dia, perlu ada perbaikan antara lain dengan mengatur hubungan antara wajib pajak dan petugas pajak agar tidak membuka peluang terjadinya penyelewengan (korupsi dan kolusi, Red).

Postcomended   Wacana "Peluru Darah Babi" Donald Trump, dan Kengerian Muslim pada Babi

Sistem whistleblowing diluncurkan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, pada Oktober 2011. Sistem yang diberi nama WISE ini berbasis internet, yang diharapkan akan memudahkan masyarakat, pegawai, maupun pejabat pemerintahan, melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan .

Pihak DJP sendiri melansir, sejak gerakan reformasi birokrasi dicanangkan Kementerian Keuangan pada 2002, jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin meningkat signifikan. Pada 2007, jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin sebanyak 196 orang. Angka itu berlipat ganda pada tahun 2008 menjadi 406 orang. Pada 2009 dan 2010 berturut-turut Ditjen Pajak memberikan sanksi disiplin kepada 516 dan 657 pegawai. Sedangkan sepanjang 2012 ini, sudah ada 39 pegawai yang dijatuhkan sanksi .

Postcomended   Toto Sering Kunjungi Dada Rosada, Adhli: Biar Bandung Tetap Kondusif

SELANJUTNYA : 
Bakal Ada Gayus-Gayus Lainnya Lagi yang Tertangkap (2)
Bakal Ada Gayus-Gayus Lainnya Lagi yang Tertangkap (1)