#SobatSosial. Bagaimana acuan data Kementerian Sosial mengeluarkan bantuan sosial non tunai untuk rakyat miskin? Jawabannya adalah basis data terpadu.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap dua tahun sekali. Kementerian Sosial kini tengah menuntaskan pemutakhiran data terpadu yang akan menjadi acuan pemerintah dalam mengintegrasikan bantuan sosial non tunai pada tahun 2018. Proses verifikasi dan validasi data terpadu ini ditargetkan selesai akhir Oktober 2017 mendatang. Data inilah yang akan menjadi dasar bagi bank untuk membukakan rekening bagi penerima manfaat dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya pemerintah akan mengisi dengan bansos dalam e-wallet (dompet elektronik) masing-masing, baik bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun subsidi LPG 3 kg.
Berdasarkan hasil Rakor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada 25 Juli 2017 yang lalu, Kementerian Sosial bertugas menyiapkan Basis Data Terpadu untuk integrasi subsisdi LPG 3 kg tahun depan. Dengan demikian sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dapat terwujud untuk optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Share the knowledge