Belanja Online (belanja daring) | Lentera Kecil Lentera Kecil600 × 419Search by image

Belanja Online (belanja daring) | Lentera Kecil Lentera Kecil600 × 419Search by image

Bulan madu para pencari laba di internet akan segera berakhir. Pemerintah sudah gatal ingin memajaki toko-toko siber ini. Di sisi lain, ada kecemburuan para pemilik toko konvensional. Mereka ingin toko-toko daring (online) dipajak setara tokonya.

Dilansir Detikcom, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sudah sepakat dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk merampungkan penggodokan skema pajak untuk transaksi daring atau e-commerce, akhir September 2017.

Namun Kepala BKF, Suahasil Nazara, Selasa (5/9/2017), mengatakan, sebelum merampungkan, harus dipastikan dulu detail besaran pajaknya, pasalnya kapitalisasi e-commerce itu banyak macamnya; berbeda dengan transaksi konvensional yang “ada uang ada barang”. Sementara transaksi daring bisa jadi barangnya hanya berupa dokumen.

Postcomended   Langkah Percepatan Reforma Agraria

Yang pasti menurutnya, skema pengenaan pajaknya akan setara dengan perdagangan konvensional. “Esensinya adalah level of playing field, baik konvensional maupun elektronik ketaatannya sama, jangan sampai yang satu taat yang satu enggak,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal, mengaku telah menghitung potensi pajak e-commerce, namun belum bisa membeberkan angkanya sebelum melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Rencana pengenaan pajak pada toko online, tak lepas dari tekanan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Maret silam, masih dari Detikcom, mereka meminta pemerintah memperlakukan toko online setara toko konvensional, termasuk ihwal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Postcomended   Gojek Masuk 20 Besar "World Changer" Versi Majalah Fortune

Menurut Sekjen Happindo, Haryanto Pratantara, toko online mendapat banyak kemudahan ketimbang toko konvensional. “Setiap akan membuka toko fisik, kita disodorkan berbagai persyaratan dan perizinan, toko online tidak,” ujar Haryanto, Maret lalu. Begitu juga soal PPN 10% yang mana toko online terbebas dari pajak ini.

Dari Okezone, Mantan Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Nurfransa Wira Sakti, mengatakan, ada empat jenis model pajak e-commerce yang telah dipetakan Ditjen Pajak.

Pertama, Online Marketplace: yakni semacam pusat perbelanjaan online, yang menyediakan lapak-lapak siber untuk para penjual menjajakan produknya. Contohnya: bukalapak.com.

Postcomended   Incorporated on Geo-Tourism

Kedua, classified ads:  adalah situs untuk para penjual memajang konten berupa teks, grafik, video, dan informasi barang. Situs ini hanya menjadi perantara, tidak bertanggung jawab pada transaksinya. Contoh: berniaga.com.

Ketiga, Daily Deals: merupakan situs jual beli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Contoh: dealgoing.com.

Keempat, Online Retail: adalah situs jual beri barang atau jasa oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online ritail. Contoh: gramedia.com.***

Share the knowledge