(sumber foto: Everyday Health)

Hanya orang-orang dengan kemampuan finansial memadai yang tampaknya berhak hidup lebih panjang. Penghentian penjaminan obat kanker payudara Trastuzumab oleh BPJS Maret silam, menutup harapan hidup lebih panjang bagi penderita kanker payudara, khususnya tipe HER2. Harga satu ampul obat ini mencapai di atas Rp 20 juta. Atas kondisi ini, seorang suami yang istrinya positif HER2 bermaksud menggugat BPJS dan Presiden Joko Widodo. 

Keluhan ini antara lain disampaikan seorang suami yang istrinya menderita kanker HER2. Sang suami, Edy Haryadi, di akun Facebooknya mencurhatkan telah dihentikannya penjaminan obat tersebut oleh BPJS. Apalagi sang istri yang bernama Yuniarti, terdiagnosis penyakit mematikan ini setelah penjaminan dihapus mulai 1 April 2018.

Meskipun pihak BPJS berdalih lain, Edy menduga penjaminan obat bermerek dagang Herceptin ini dihentikan karena harganya memang mahal. “Harganya di pasaran Rp 25 juta. Sementara seorang penderita kanker HER2 positif minimal harus menjalani 8 sesi dari 16 sesi pengobatan dengan Trastuzumab. Tapi, apakah karena mahalnya harga obat tersebut menyebabkan penderita kanker payudara HER2 positif mengalami diskriminasi untuk mendapat pengobatan terbaik?” ujar Edy dalam tulisan yang diposting Senin (16/7/2018) di akun Facebook-nya.

Namun menurut sepengetahuan Edy, alasan resmi yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Klinis BPJS adalah karena obat itu tidak bermanfaat secara medis. Edy lalu mencoba mengonfirmasi ke pihak BPJS, bahkan berhasil menemui Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, R. Maya Amiarny Rusady dan Ketua Dewan Pertimbangan Klinis BPJS, Prof Agus Poerwadianto, Selasa (3/7/2018).

Postcomended   Bocah Perokok Usia 2 Tahun Asal Sukabumi Kembali Gemparkan Media Asing

Dari hasil pertemuan yang dilakukan di kantor pusat BPJS Jakarta itu, Edy merasa alasan mereka menyetop penjaminan obat Trastuzumab masih samar-samar dan mengambang. Dalam komunikasinya dengan Nopie Hidayat, Kepala Humas BPJS, terungkap alasan lain yakni bahwa BPJS percaya masih ada 22 obat kanker di luar Trastuzumab. Meskipun kata Edy, BPJS tidak pernah menyebutkan obat alternatif lainnya itu.

Edy begitu frustrasi saat istrinya tak bisa mendapatkan Trastuzumab karena obat ini terbukti efektif memperpanjang usia penderita kanker HER2 positif. Edy lantas menyebut nama Aryanthi Baramuli Putri, Ketua Umum Cancer Information Support Center (CISC), seorang penderita kanker payudara HER2 positif yang sudah bertahap hidup 15 tahun lebih berkat trastuzumab atau herceptin.

Menurut Edy, penderita HER2 positif sangat sedikit. Jumlahnya hanya 20 persen dari semua penderita kanker payudara. Sehingga dia merasa penghentian penjaminan tidak perlu dilakukan. “Trastuzumab adalah obat yang aman, bermutu dan berkhasiat yang perlu dijamin aksesbilitasnya dalam rangka pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Formularium Nasional 2018 yang ditetapkan pada 28 Desember 2017,” tulis Edy.

Dalam postingannya itu, Edy mengungkapkan bahwa dia akan menggugat Direksi BPJS dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara hukum atas penghapusan obat Trastuzumab. 

“Mengapa Presiden Jokowi turut digugat? Karena menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direksi BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hanya Presiden yang bisa memberhentikan Direksi BPJS. Presiden ikut digugat karena dia bertanggung jawab atas pembiaran terhadap aksi sepihak Direktur BPJS Kesehatan yang menghapus obat Trastuzumab yang amat dibutuhkan penderita kanker payudara HER2 positif,” tutur Edy. Gugatan ini sebut Edy, tengah disusun tim pengacara pihaknya dengan cara pro bono alias gratis.

Postcomended   Bepe Mundur dari Timnas: Saya adalah Generasi yang Gagal

Dilansir laman Tirto, Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti-fraud Rujukan BPJS Kesehatan, Elsa Novelia, pada Maret 2018 dalam seminar “Harapan Penderita Kanker di Era BPJS” mengatakan, pihaknya akan mencari pilihan obat lain dengan mempertimbangkan tak hanya soal biaya tapi juga efektivitas obat.

Rencananya, tulis Tirto, Trastuzumab hanya akan diberikan kepada pasien yang sudah mendapat terapi ini sebelum 1 April, tapi tidak berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan yang baru terdiagnosis sesudah 1 April 2018. “Batasnya 1 April, pasien sebelum itu dijamin terapinya sampai selesai, pasien sesudah itu tidak dijamin,” tegas Elsa.

Kepala Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Niken Wastu Palupi, seperti dilaporkan Tirto, mengatakan, jumlah pembiayaan untuk pengobatan kanker terus naik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, beban biaya kanker pada 2014 adalah Rp 1,5 triliun, meningkat pada 2015 menjadi Rp 2,2 triliun. Pada 2016, biaya meningkat lagi menjadi Rp 2,3 triliun. Sedangkan hingga September 2017, biaya yang dibutuhkan sudah mencapai  Rp 2,1 triliun.

Postcomended   Aplikasi Ini Akan Memaksa Anak Membaca Pesan dari Ortunya

Kondisi ini menyebabkan beban biaya pengobatan untuk kanker ada di urutan kedua setelah jantung. Jumlah kasus kanker di Indonesia diketahui hanya 4,8 juta kasus, sementara jantung mencapai 22,9 juta kasus. Namun kata Niken, biaya per orang untuk kasus kanker lebih besar daripada jantung.***

 

 

Share the knowledge