Loading...
Internasional

Denmark akan Mengisolasi Migran yang Tak Diinginkan ke Pulau Tak Berpenghuni

Share the knowledge

Pemerintah Denmark telah mencapai kesepakatan untuk memindahkan migran yang tidak diinginkan ke pulau terpencil yang tak berpenghuni yang dulu digunakan untuk mengjsolasi hewan yang menular. Ini merupakan bagian dari agenda anti-imigrasi kejam negara paling sejahtera kelima di dunia ini. 

Menteri Imigrasi Denmark, Inger Støjberg, anggota partai kanan-tengah Venstre, menulis di Facebook: “Orang-orang tertentu tidak diinginkan, dan mereka akan merasakannya.” Kesepakatan kontroversial ini adalah bagian dari RUU keuangan baru untuk 2019 yang disepakati antara pemerintah kanan-tengah dan Partai Rakyat Denmark (DPP), partai sayap kanan yang populis dengan kebijakan anti-imigrasi.

Juru bicara imigrasi DPP, Martin Henriksen, mengatakan kepada CNN, “Harapan kami adalah bahwa orang-orang di luar Denmark akan memahami bahwa Denmark bukanlah tempat yang sangat menarik untuk mencari suaka, jika Anda berlatar belakang pengungsi, (dan) bermaksud menyebabkan bahaya atau menghasut kejahatan.”

Støjberg menulis di Facebook, “Ketika Anda tidak diinginkan dalam masyarakat Denmark, Anda seharusnya tidak menjadi gangguan bagi Denmark,” tambahnya, seraya menyebutkan bahwa para migran ini akan mendapatkan “alamat baru”.

Menurut rencana, yang masih harus disahkan oleh parlemen, alamat itu mungkin adalah Pulau Lindholm di tenggara negara itu, yang terletak dua mil (sekitar 3 km) ke laut. Pulau ini  selama beberapa dekade telah menjadi pusat penelitian bagi hewan yang sakit parah dan menular. Namun disebutkan bahwa fasilitas ini akan dibersihkan dan pusat imigrasi dengan kapasitas awal 100 penduduk akan dibangun di tempat mereka.

Menurut pernyataan pemerintah, pusat baru itu akan menampung para migran yang memiliki apa yang dikenal sebagai status “ditoleransi menginap”. Krakteristik dari status tersebut adalah: mereka yang tidak memiliki izin tinggal tetapi tidak dapat dideportasi karena alasan lain, termasuk ancaman terhadap kehidupan mereka jika mereka dikirim pulang; mereka yang ditetapkan untuk dideportasi karena kegiatan kriminal atau karena alasan keamanan nasional; serta pejuang asing dan pencari suaka yang ditolak yang dihukum karena melanggar hukum tertentu.

Postcomended   Peneliti Bertanya-tanya, Mengapa Evolusi Manusia Melambat dalam Jutaan Tahun Terakhir

“Pendekatan kami, mereka harus tinggal di pulau sebanyak mungkin, dan jika kami dapat menahan mereka di sana sepanjang waktu, itu adalah tujuan kami,” kata Henriksen, yang mengklaim bahwa kebijakan tersebut terinspirasi model imigrasi Australia. “Kami berencana memiliki polisi, penjara, penjaga dan sel tahanan di tempat itu, untuk berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan.”

Kelompok HAM Cemas

Rencana tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM). Louise Holck, wakil direktur Institut Hak Asasi Manusia Denmark, mengatakan kepada CNN, “Tidak ada alasan untuk penahanan, dan dari perspektif hak asasi manusia, kita tidak hanya berbicara tentang jendela dengan jeruji. Kita harus menilai bahwa mereka tidak ditahan secara de facto.”

Menteri Keuangan Kristian Jensen dari partai Venstre mengatakan kepada CNN bahwa fasilitas itu bukan penjara dan penduduknya akan bebas untuk menggunakan transportasi feri ke daratan, meskipun beberapa harus kembali tidur di pulau itu setiap malam. Menurut Jensen beberapa telah melakukan kejahatan yang mengharuskan pemerintah untuk melacak keberadaan mereka.

“Denmark adalah sebuah pulau. Kami memiliki banyak pulau dan banyak orang Denmark yang tinggal di pulau-pulau. Tak satu pun dari mereka merasa ini adalah pelanggaran hak-hak mereka,” Jensen berdalih. Para pengungsi dan kelompok advokasi pengungsi, terang mengutuk rencana tersebut.

Postcomended   Menginspirasi Banyak Meme, Kucing Bermuka "Cemberut Permanen" Dikabarkan Mati

Dalam postingan di akun Twitter-nya, partai DPP pernah memposting satu video animasi yang menunjukkan seorang pria Muslim dijatuhkan di Pulau Lindholm, yang menjelaskan siapa yang akan dikirim ke sana dan mengapa.  Mohamad Hamid (33), pengungsi kelahiran Palestina dari Suriah yang pindah ke Denmark bersama dua anaknya yang masih kecil dan memiliki izin tinggal, menyebut video itu “sangat rasis.”

“Saya datang ke Denmark berharap mereka (anak-anaknya) akan memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya kepada CNN. “Saya melihat mereka terlibat dengan tradisi Denmark, percaya bahwa mereka diterima sebagai bagian dari masyarakat ini. Ini menyakitkan saya, tetapi mereka tidak.”

Mads Nygaard, pendiri Friendly Neighbours, organisasi akar rumput yang bekerja dengan pengungsi, mengatakan kepada CNN bahwa berita tentang kebijakan itu menyebar dengan cepat. “Ini adalah jenis barbaritas modern yang saya temukan sangat menjijikkan,” katanya. Untuk memprotes kebijakan ini, organisasi ini berencana melakukan demonstrasi di ibukota Denmark, Kopenhagen, 10 Desember ini, yang bertepatan dengan 70 tahun sejak PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM.

Hukum Migrasi Ketat

Langkah ini adalah bagian terbaru dalam program hukum migrasi yang lebih ketat yang diberlakukan oleh pemerintah koalisi Perdana Menteri Lars Løkke Rasmussen. Partai Venstre-nya Rasmussen bergantung pada DPP untuk meloloskan undang-undang dan negara sedang bersiap untuk pemilihan umum, yang harus diadakan pada Juni 2019.

Kebijakan anti-imigrasi telah menjadi lebih utama selama masa jabatannya, termasuk salah satu yang memungkinkan pihak berwenang untuk menghakmiliki uang tunai dan barang-barang berharga dari para pencari suaka.

Postcomended   Ortunya Diculik Agen Rahasia Argentina Saat Berumur 4 Bulan, Pria Ini Dipertemukan Keluarga Biologisnya

Pada 2016, apa yang disebut “hukum perhiasan” diperkenalkan, yang memaksa orang-orang yang mencari perlindungan di Denmark untuk menyumbangkan sebagian kekayaan mereka kepada pemerintah. Hukum ini mendapat kecaman keras dan disamakan dengan penganiayaan Nazi terhadap minoritas.

Pada saat itu, jelas bahwa itu adalah langkah yang sangat simbolis untuk mencegah orang mencari perlindungan di Denmark. Pemerintah juga telah memperkenalkan undang-undang yang membatasi penutup wajah seperti niqab dan burqa.

Undang-undang yang melarang penutup wajah mulai berlaku Agustus 2018. Berdasarkan undang-undang baru, orang-orang yang ditemukan mengenakan penutup wajah di depan umum dapat didenda dari 1.000 kroner Denmark (sekitar 152 dollar AS) untuk pelanggaran pertama hingga 10.000 kroner (sekitar 1.520 dollar AS) untuk pelanggaran keempat.***

Loading...


Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Loading...
To Top