M Taufik, salah satu contoh eks napi korupsi yang berhasil menjadi anggota legislatif, bahkan kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. Adik kandungnya, Sanusi yang juga pernah menjadi anggota DPRD DKI, kini juga meringkuk di tahanan KPK (kredit: Kompas)

Meski ditentang sejumlah pihak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) teguh kukuh bakal menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias “nyaleg”. KPU mengaku siap di-Mahkamah-Agung-kan oleh para penentangnya. Seperti diketahui, para penentang PKPU ini mayoritas muncul dari lembaga sarang korupsi.

Tahun lalu, dalam survei Global Corruption Barometer (GBC) yang digelar Transparency International, DPR dinilai warga Indonesia di 31 provinsi sebagai lembaga paling korup. Dengan menentang rencana KPU ini, seakan DPR ingin mengukuhkan diri sebagai sarang korupsi.

Sadar bahwa peraturan ini rawat digugat, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Sabtu (26/5/2018) mengatakan, “Lebih baik kami kalah apabila digugat dari pada kami tidak mengeluarkan aturan ini.”

Tanggapan miring atas PKPU ini muncul dari sejumlah partisan dan anggota legislatif, mulai Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, hingga yang paling lantang menentang yakni Wakil DPRD DKI, M Taufik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kemendagri berada di belakang mereka.

Postcomended   Dilema Jomblo dan Nikah Muda

Seperti diketahui, M Taufik pernah dibui karena terbukti melakukan korupsi pada 2004 saat menjabat sebagai Ketua KPU Daerah DKI. M Taufik juga merupakan kakak kandung dari Sanusi, juga anggota DPRD DKI, yang saat ini tengah meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Taufik mengatakan, semua orang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih. Hanya narapidana yang dicabut hak politiknya, kata dia, yang seharusnya tidak bisa dipilih kembali. “Kecuali hak politiknya diputuskan oleh pengadilan dong. Kan ada orang yang hak politiknya dicabut oleh pengadilan,” sebut politikus Gerindra ini.

Fadli Zon, Senin (2/4/2018), di Gedung DPR RI mengatakan: “Saya kira kita harus ada satu kajian yang mendalam, ini merugikan mereka yang ingin mencalonkan. Karena hukum di kita kan kadang-kadang belum tentu mencerminkan juga rasa keadilan itu. Artinya tidak seluruhnya seperti itu.”
Sementara itu, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria optimistis aturan ini tidak jadi diterapkan KPU. “Itu cuma wacana saja,” tegasnya.

Postcomended   Bak Spiderwoman, Aries Kalahkan Kecepatan Pemanjat-tebing Rusia

Dengan mendasarkan antara lain pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Mafiroh, dan Ketua Komisi II, Zainudin Amali, juga diamini Bawaslu dan kemendagri, seusai rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Selasa (22/5/2018), menyimpulkan mereka sepakat agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu.

Hal sama diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan. Menurut mereka, rencana PKPU ini bertentangan dengan UU Pemilu yang menyebutkan: seorang mantan narapidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) selama dia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

Karena Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa
Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/5/2018), mengatakan, melalui PKPU ini KPU ingin membuat terobosan bahwa khusus mantan napi korupsi tak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sebab korupsi masuk dalam kejahatan luar biasa.

Postcomended   Donald Trump Serang Rencana Harley Davidson Pindahkan Pabrik ke Thailand

“KPU dianggap melampaui kewenangannya, harusnya diputuskan oleh pengadilan. Tapi kita memperluas tafsir undang-undang itu, karena kan korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa,” tegas Wahyu.

Wahyu pun menegaskan KPU mempunyai wewenang penuh menyusun aturan ini. Sebab, merujuk pada putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU merupakan lembaga independen. (***/kompas/detik/republika/BBCindonesia)

Share the knowledge