Praperadilan Setnov Diputuskan Hari Ini, KPK Yakin Hakim Cepi ... Nasional | Harianterbit.com - Harian Terbit640 × 355Search by image Aksi massa menuntut KPK menahan tersangka korupsi KTP elektronik Setya Novanto

Praperadilan Setnov Diputuskan Hari Ini, KPK Yakin Hakim Cepi … Nasional | Harianterbit.com – Harian Terbit640 × 355Search by image Aksi massa menuntut KPK menahan tersangka korupsi KTP elektronik Setya Novanto

Setya Novanto (Setnov) kembali terbebas dari jerat hukum. Permohonan praperadilan Ketua DPR ini atas penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikabulkan hakim tunggal, Cepi Iskandar, Jumat (29/9/2017). Status tersangka yang ditetapkan KPK kepada sang godfather pun, gugur. Setnov adalah tersangka koruptor ke-6 yang dibebaskan hakim dalam sidang praperadilan. Tersangka KPK yang pertamakali memanfaatkan praperadialan adalah Budi Gunawan. Budi kini bahkan bisa menduduki posisi bergengsi di pemerintahan: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Hakim Cepi di Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan menganggap penetapan Setnov sebagai tersangka sebelum penyidikan terhadapnya usai, adalah tidak sah secara hukum. Apa itu sidang praperadilan?

Pengertianpakar.com menulis, secara harfiah praperadilan adalah proses sebelum peradilan. Dalam sidang praperadilan, hal yang diuji adalah tata cara penyidikannya. Contohnya antara lain: apakah yang ditangkap betul-betul pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam laporannya, apakah penahanannya tidak melanggar hukum karena telah lewat waktu penahanannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirimi pemberitahuan mengenai tindakan penangkapan dan tindakan penahanan.

Postcomended   Operasi Tangkap Tangan Pejabat BPK

Pada 16 Februari 2015, Hakim Sarpin Rizaldi atas pertimbangannya sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta, membuat Komisaris Jenderal Budi Gunawan, lolos dari rompi oranye KPK. Budi yang sedang digadang-gadang sebagai calon Kapolri, buru-buru ditersangkakan olek KPK (era Abraham Samad) atas tuduhan rekening gendut. Namun Budi melawan lewat praperadilan.

Pada 12 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, tidak sah. Pertimbangan Hakim tunggal Yuningtyas Upiek adalah, tidak ada bukti asli yang diajukan KPK untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka.

KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 pada 7 Mei 2014.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Mei 2015, mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Poernomo, terhadap KPK.

Postcomended   Ditolak Bicara di Kampus Unla, Nurul Arifin: Ini Pelecehan Intelektual

Hakim tunggal Haswandi menyatakan, KPK telah melanggar prosedur dalam menetapkan seorang tersangka yakni seharusnya tersangka melalui proses penyidikan terlebih dahulu.

Rabu, 18 Januari 2016, Hakim tunggal Nursyam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membatalkan penetapan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, sebagai tersangka oleh KPK. Hakim menganggap penetapan tersangka terhadap Marthen dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS), tidak sah.

Pertimbangan Hakim Nursyam, penetapan tersangka hanya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil penyelidikan Kejati NTT. Apalagi kata Hakim Nursyam, Kejati NTT dalam memproses kasus ini belum menetapkan tersangka karena kurangnya alat bukti.

Kekalahan KPK kelima dalam sidang praperadilan dalah terhadap Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), 6 Maret 2017. 

Penetapan tersangka terhadap Taufiqurrahman dimentahkan Hakim Wayan Karya dengan alasan bahwa peralihan penanganan kasus dari kejaksaan ke KPK, tidak sah secara hukum. Taufiqurrahman belum menyandang status tersangka dalam penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Postcomended   PM Pakistan Mundur Terkait Panama Papers, Bagaimana Indonesia?

Taufiqurrahman dijerat KPK oleh pasal penyalahgunaan wewenang dan pasal penerimaan gratifikasi, dalam lima proyek: pembangunan Jembatan Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.(***/Kompas/NTT-news.com/Detikcom)