Internasional

Eropa Memasukan Arab Saudi ke dalam Daftar Hitam “Uang Kotor”

Share the knowledge

 

(gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=EL6O3V6TkXQ)

(gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=EL6O3V6TkXQ)

Komisi Eropa telah menambahkan tujuh negara termasuk Arab Saudi, Panama, dan Nigeria, ke dalam daftar hitam negara-negara yang menimbulkan ancaman karena lemahnya kendali atas pendanaan teror dan pencucian uang.

Dilansir laman Aljazeera, negara-negara ini, yang ditargetkan oleh Komisi Eropa pada Rabu (13/2/2019), bergabung dengan 16 negara lainnya yang sudah lebih dulu masuk ke dalam daftar hitam ini. Dengan begitu, total ada 23 negara dalam daftar tersebut.

Komisi itu mengatakan telah menambahkan yurisdiksi dengan “kekurangan strategis dalam kerangka kerja anti pencucian uang dan anti-terorisme”. Langkah ini merupakan bagian dari tindakan keras terhadap pencucian uang setelah beberapa skandal menghantam bank-bank Uni Eropa (UE) dalam beberapa bulan terakhir.

Tetapi hal itu memicu kecaman dari beberapa negara Uni Eropa yang mengkhawatirkan hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara yang terdaftar, terutama dengan Arab Saudi.

“Kami telah menetapkan standar anti pencucian uang terkuat di dunia, tetapi kami harus memastikan bahwa uang kotor dari negara lain tidak menemukan jalannya ke sistem keuangan kami,” kata Vera Jourova, Komisaris Eropa untuk Keadilan dalam sebuah pernyataan.

“Uang kotor adalah urat nadi kejahatan terorganisasi dan terorisme,” tambahnya, seraya mendesak negara-negara dalam daftar tersebut untuk cepat memperbaiki kekurangan mereka.

Postcomended   Korban Rencana Brexit: Nissan Batal Membangun X-Trail di Inggris

Ke-28 negara Uni Eropa sekarang memiliki satu bulan, yang dapat diperpanjang menjadi dua bulan, untuk mendukung daftar itu. Mereka bisa menolaknya dengan mayoritas yang memenuhi syarat. Jourova, yang mengusulkan daftar itu, mengatakan pada konferensi pers di Strasbourg bahwa dia yakin negara tidak akan memblokirnya.

Pencantuman dalam daftar tidak berimplikasi pada pemberian sanksi, tetapi itu mengharuskan bank-bank Eropa untuk menerapkan kontrol yang lebih ketat pada transaksi dengan pelanggan dan lembaga di negara-negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Saudi Press Agency Kamis (14/2/2019) pagi, Riyadh mengatakan pihaknya menyesalkan keputusan komisi untuk memasukkan kerajaan dalam daftar.

“Komitmen Arab Saudi untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah prioritas strategis, dan kami akan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja peraturan dan perundang-undangan kami untuk mencapai tujuan ini,” kata pernyataan yang mengutip Menteri Keuangan Saudi, Mohammed al-Jadaan.

Brussels (ibukota UE) juga menambahkan de dalam daftar yakni Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahama dan empat wilayah Amerika Serikat (AS) di Samoa Amerika, Kepulauan Virgin AS, Puerto Riko, dan Guam.

Negara-negara lain yang terdaftar adalah Afghanistan, Korea Utara, Ethiopia, Iran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Suriah, Trinidad dan Tobago, Tunisia, dan Yaman. Bosnia Herzegovina, Guyana, Laos, Uganda, dan Vanuatu, telah dihapus.

Postcomended   Lupakan Keinginan Berfoto dengan Onta Jika Tak Mau Tertular MERS-CoV

Meskipun ada tekanan untuk mengecualikan Riyadh dari daftar, komisi memutuskan untuk mendaftarkan kerajaan, membenarkan laporan Reuters pada Januari 2019. Langkah itu dilakukan ketika ketegangan antara Riyadh dan Brussels semakin tinggi atas pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi tahun lalu di konsulat Saudi di Istanbul.

Kantor media pemerintah Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar oleh kantor berita Reuters.
Para kritikus mengatakan daftar itu tidak mencantumkan beberapa negara yang terlibat dalam skandal pencucian uang di Eropa.

“Beberapa ‘mesin cuci uang kotor’ terbesar masih hilang. Ini termasuk Rusia, Kota London dan wilayah lepas pantai serta Azerbaijan,” kata legislator hijau Uni Eropa, Sven Giegold, yang duduk di komite khusus Parlemen Eropa tentang kejahatan keuangan .

MEP Eva Joly, mantan hakim investigasi, menyambut baik daftar baru tersebut tetapi menyarankan komisi “memublikasikan penilaian negara untuk meningkatkan proses transparansi dan menghindari tuduhan tawar-menawar politik”. Negara-negara Eropa seperti Siprus atau Inggris juga harus masuk dalam daftar, katanya.

Panama mengatakan negaranya harus dihapus dari daftar karena baru-baru ini mengadopsi aturan yang lebih kuat terhadap pencucian uang. Jourova mengatakan komisi akan terus memonitor yurisdiksi lain yang belum terdaftar, termasuk AS dan Rusia.

Postcomended   Tercorengnya Nobel Perdamaian Si Anggrek Baja #StopKillingRohingyaMuslims

Daftar UE lebih besar dari yang dikompilasi oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah badan global yang saat ini mencakup 12 yurisdiksi –semuanya ada dalam daftar hitam UE– tetapi tidak termasuk wilayah Arab Saudi, Panama, dan AS. FATF akan memperbarui daftar minggu depan.***

 


Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top