Internasional

Facebook Akhirnya Larang Akun Pejabat Militer Myanmar Pengobar Ketegangan #FacebookDown

Jendral Min Aung Hlaing dituding PBB sebagai pelaku genosida (sumber: daily-sun.com)

Jendral Min Aung Hlaing dituding PBB sebagai pelaku genosida (sumber: daily-sun.com)

Meskipun terlambat, Facebook akhirnya melarang sejumlah akun profil tinggi di Myanmar yang disebut membantu “mengobarkan ketegangan etnis dan agama” di negara itu. Facebook melakukan hal itu setelah PBB mengeluarkan laporan hari ini yang menyeru penyelidikan dan penuntutan terhadap jenderal-jenderal militer Birma atas praktik genosida, dan menuduh Aung San Suu Kyi gagal menggunakan otoritas moralnya untuk mencegah hal tersebut.

Facebook mengutip temuan PBB dalam posting blognya berjudul “Menghapus Pejabat Militer Myanmar Dari Facebook”. Dalam posting blog tersebut, Facebook kembali mengakui telah “lambat bertindak” terhadap situasi di Myanmar, di mana populasi minoritas Muslim Rohingya telah menjadi target kampanye genosida yang dipicu oleh propaganda yang tersebar di media sosial besutan Mark Zuckerberg itu.

Dalam laporan yang dirilis oleh PBB Senin (27/8/2018) tersebut, seperti dilansir laman The Verge, para penyelidik menuduh militer Myanmar melakukan tindakan-tindakan yang “tidak diragukan lagi merupakan kejahatan berat di bawah hukum internasional” termasuk pembunuhan massal, perkosaan kelompok (gang rape), dan penghancuran seluruh desa.

Postcomended   Insinyur Australia Via Google Earth Klaim Temukan Bangkai MH370 Penuh Lubang Peluru #suruhgoogleaja

Facebook menggambarkan kekerasan etnis di negara itu sebagai “benar-benar mengerikan” dan mengatakan ingin “mencegah penyalahgunaan Facebook di Myanmar”. Untuk tujuan ini, perusahaan telah melarang 18 akun Facebook dan 52 halaman Facebook yang diikuti oleh hampir 12 juta orang. Ini termasuk akun Kepala Komandan Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan jaringan berita militer resmi, Myawady.

Para ahli selama ini telah meningkatkan alarm tentang peran Facebook dalam memicu kekerasan etnis di Myanmar setidaknya sejak 2014. Mereka mencatat bagaimana media sosial ini telah digunakan untuk menyebarkan hoax, meme, dan informasi yang salah tentang penduduk Rohingya, serta mengoordinasikan tindakan kekerasan massa.

Tanggapan Facebook sangat lambat dan tidak merata. Meskipun perusahaan telah meningkatkan jumlah moderator konten berbahasa Burma (dari hanya dua di awal 2015 hingga 60 pada tahun ini), namun hingga kini masih belum menempatkan perwakilannya di negara ini.

Postcomended   Malala Desak Sejawatnya Sesama Peraih Nobel agar Kutuk Kekerasan pada Rohingya

Hal ini dianggap sebagai penyebab ketidakmampuan Facebook menghapus pidato kebencian yang menarget Rohingya dan etnis minoritas lainnya, karena pengguna gagal memanfaatkan tools pelaporannya, meskipun, seperti dilaporkan The Guardian, tools ini baru bisa diterjemahkan dari dan ke Burma pada musim semi tahun ini (2018).

Aktivis hak asasi manusia (HAM) mengatakan, situasi di Myanmar sangat menantang. Benar-benar sulit membedakan antara pengguna Facebook yang sekadar berbagi informasi, dan mereka yang mencoba untuk mengobarkan kebencian rasial.

Namun, cakupan di lapangan dari negara tersebut telah jelas bahwa Facebook belum melakukan cukup. Seperti yang dikatakan peneliti lokal kepada The New York Times April ini: “Anda melaporkan ke Facebook, (tapi) mereka tidak melakukan apa pun.”

Laporan PBB tersebut adalah puncak dari wawancara, penelitian, dan analisis selama lebih dari satu tahun oleh para staf ahlinya yang dipimpin oleh pengacara HAM, Marzuki Darusman, dan mencakup tidak hanya kekejaman terhadap Muslim Rohingya tetapi juga terhadap minoritas Kristen di negara bagian Kachin dan Shan, dilaporkan laman The Telegraph.***

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top