INKA terus pacu bisnis non-kereta api | Industri kabarbisnis.com300 × 206Search by image Senegal minati kereta api bikinan PT INKA Madiun

INKA terus pacu bisnis non-kereta api | Industri kabarbisnis.com300 × 206Search by image Senegal minati kereta api bikinan PT INKA Madiun

PT Kereta Api (KA) belakangan getol mencari laba dari sektor non kereta api. Meskipun berkonflik dimana-mana ihwal perebutan lahan dengan masyarakat, namun dalam beberapa kasus PT KA berhasil menguasai lahan khususnya yang berada di sekitar jalur rel KA. Lahan inilah antara lain yang belakangan digenjot PT KA agar menghasilkan pendapatan di luar sektor perkeretaapian. Upaya pengklaiman lahan masih terus dilakukan di semua daerah yang ada jalur kereta apinya.

Saat ini misalnya, perusahaan perseroan ini bekerjasama dengan Perum Perumnas, sedang membangun rumah susun (rusun) berkonsep transit oriented development (TOD) senilai Rp 705 miliar di Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Perumnas, Bambang Triwibowo, saat peletakan batu pertama, Selasa (15/8/2017)., mengatakan, di lokasi tersebut bakal dibangun tiga menara apartemen dengan kapasitas 1.232 unit di lahan seluas 1,52 hektare. Menurutnya, sebanyak 25% unit akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Utama PT KA, Edi Sukmoro, mengatakan, pola kerja sama pemanfaatan lahan perseroan untuk hunian bakal dikembangkan di daerah lain. (http://m.bisnis.com/properti/read/20170815/49/681169/perumnas-dan-kai-bangun-rusun-tod-rp705-miliar).

Postcomended   Lokasi Diving Top di Indonesia ke Kancah Dunia

Apartemen yang dibangun di area sekitar Stasiun Tanjung Barat ini memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Konsep serupa rencananya akan dilakukan juga di Stasiun Bogor dan Stasiun Pondok Cina.

Pembangunan hunian di kawasan stasiun kereta tesebut dilakukan dengan alasan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat atas hunian yang dekat dengan stasiun. (http://m.bisnis.com/amp/read/20161219/107/613235/pt-kai-perumnas-bangun-hunian-di-stasiun).

PT KA mulai bermain bisnis properti dengan dibentuknya anak usaha yang bernama PT KA Properti Manajemen (disingkat PT KA Properti). Pada 2015 misalnya, mereka mulai mengoptimalkan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, sebagai hotel berkonsep hotel transit.

Hotel yang berlokasi di lantai satu Stasiun Gambir ini untuk melayani penumpang kereta yang memiliki waktu terbatas sehingga butuh istirahat di stasiun.

Terdapat 23 kamar dengan pelayanan bak hotel-hotel pada umumnya, dilengkapi sofa-sofa yang nyaman. Ada tiga tipe kamar yang ditawarkan: single bed room, twin bed room, dan double bed room. Semuanya difasilitasi TV satelit, wifi, AC, dan pemanas air.

Namun waktu menginapnya maksimal hanya 24 jam, minimal dua jam. Tarifnya mulai Rp 290.000 hingga Rp 360.000. (https://m.detik.com/finance/properti/2959572/rambah-bisnis-properti-pt-kai-punya-hotel-berbintang-di-stasiun-gambir).

Mengutip dari situs resmi PT KA Properti, anak perusahaan PT KA ini dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan aset/properti milik PT KA maupun pihak lain. Komposisi kepemilikan saham PT KA Properti adalah PT KAI 99,90% dan Yayasan Pusaka 0,1%. (http://www.kapm.co.id/).

Postcomended   #Explore Jawa Timur...Full of Adventure

Mengenai aset/properti yang dimaksud oleh PT KA, dalam artikel advertorial-nya di Kompas.com, tertulis, aset PT KA tak hanya yang berada di sekitar jalur KA namun juga tanah, bangunan, dan rumah dinas, yang tersebar di berbagai wilayah.

Hingga Februari 2016, demikian kata advertorial itu, total luas tanah KA mencapai 320.092.360,77 m2. Luas tanah tersebut meliputi ROW (milik pemerintah) 57.510.403,21 m2 dan non-ROW (milik KAI) 262.581.957,56 m2.

Namun, aset yang rata-rata yang sudah berusia tua itu bukti kepemilikannya tak sering memunculkan masalah antara masyarakat dan pihak KAI. Aset yang sudah ada sejak era Kolonial Belanda yang sejatinya sudah dinasionalisasi menjadi aset perkeretaapian nasional ini sudah banyak berpindah tangan sehingga dokumen maupun bukti kepemilikannya kerap menjadi polemik. (http://biz.kompas.com/read/2016/04/06/081200128/KAI.Terus.Berderap.Selamatkan.Aset).

Dalam sejumlah kasus penggusuran warga, khususnya yang dulu menempati rumah dinas, PT KA berpegang pada sertifikat Hak Guna Pakai. Sementara warga mengaku tak memiliki sertifikat, namun PT KA sejak dulu membiarkan warga membayar sendiri PBB dan pelayanan umum lainnya seperti listrik dan air.

Postcomended   Alibaba Bikin Guru Bahasa Inggris ini Jadi Miliarder E-Commerce

Masyarakat dari kalangan keluarga mantan pegawai KA ini juga mengaku dikuatkan berbagai undang-undang, antara lain mengenai tanah negara yang bisa dimohonkan hak miliknya. Masalah timbul ketika PT KA beranggapan tanah yang bersangkutan adalah miliknya, bukan negara.

Dalam kasus Manggarai, misalnya, Kuasa Hukum warga RW 12, Manggarai, Jakarta Sekatan, Nusril Dongoran, mengatakan, Rabu (26/4/2017), bahwa masa berlaku sertifikat Hak Guna Pakai yang digunakan PT KAI telah habis. Sehingga tanah yang saat ini menjadi sengketa kedua belah pihak sebenarnya milik negara.

Nusril menjelaskan, Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur masa berlaku sertifikat yang digunakan PT KAI, yakni Nomor 47 tahun 1988, hanya berlaku 25 tahun. Jika tidak ada perpanjangan, maka masa berlakunya habis. Sementara PT KAI sejak tahun 1988 dikatakan belum melakukan perpanjangan.(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170426105409-20-210185/sertifikat-kedaluwarsa-kai-disebut-tak-bisa-gusur-manggarai/).***(ra)