Genosida Intelektual Kiri Indonesia Pasca 1965 - Tribunal 1965 Tribunal 19651024 × 535Search by image Menggeledah Dua Kitab Resmi Pengkhianatan PKI

Genosida Intelektual Kiri Indonesia Pasca 1965 – Tribunal 1965 Tribunal 19651024 × 535Search by image Menggeledah Dua Kitab Resmi Pengkhianatan PKI

Dua tahun setelah peristiwa G30S pada 1965, bermodalkan Surat Perintah Sebelas Maret yang misterius itu, Suharto naik takhta. Tak hanya melanjutkan “bersih-bersih” anasir PKI, dia juga segera saja meneken Undang-undang Penanaman Modal Asing; menjadikan Freepot perusahaan asing pertama yang masuk Indonesia. Sikap Suharto ini seperti menjegal habis tekad Sukarno pada 1961 yang ingin menunda kedatangan pemodal asing hingga 20 tahun. Upaya Sukarno menggenjot investasi sumber daya manusia (SDM) dengan menyebar pelajar Indonesia bersekolah ke luar negeri, pun kandas. Ribuan peraih beasiswa tak pernah bisa pulang untuk mengabdi. Ribuan pula Intelektual kiri di Tanah Air, disingkirkan.  Sejarahwan Abdul Wahid menyebutnya sebagai “genosida intelektual”.

Dua puluh tahun sejak 1961 itu adalah tahun 1981. Kendati Indonesia pada dekade 1980-an itu tampak baik-baik saja di bawah kepresidenan Suharto, bahkan sempat mengalami swasembada beras, namun boleh jadi itu prestasi yang dibangun pada fondasi yang rapuh.

Pada 1961, Sukarno yakin bahwa 20 tahun lagi Indonesia sudah memiliki ahli-ahli pertambangan sendiri. Sukarno tahu betul potensi sumber daya tambang Indonesia, khususnya di Grasberg, Papua. Tahun itu adalah tahun Bung Karno getol menyekolahkan pelajar-pelajar Indonesia ke luar negeri.

Postcomended   Para Guru Besar dan Tokoh Lintas Agama Nyatakan Dukung KPK

Namun sempurnalah stigmaisasi bahwa Sukarno dan para peraih beasiswa itu kekirian, karena mereka disekolahkan di negara-negara yang ketika itu berpaham komunis seperti Cina, Uni Soviet, serta negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia (kini Ceko saja), Rumania, dan Albania. Tidak heran karena Sukarno ketika itu memang lebih dekat dengan negara-negara komunis.

Dilansir Merdeka, Sukarno tak mau ada pemodal asing berkuasa di Indonesia. Maka dia menolak mentah-mentah saat para pengusaha AS berniat membuka usaha tambang di Papua. Belakangan tersiar kabar bahwa peristiwa G30S adalah bagian dari plot lembaga intelijen AS (CIA) melengserkan Sukarno agar Freeport bisa masuk.

Melalui Suharto yang terang-terangan mendukung modal asing, sumber daya alam (SDA) Indonesia telah dijual murah. Dari Freeport misalnya, rezim Orba puas saja dengan bagi hasil saham 9%; persentase saham yang kini sedang diperjuangkan rezim Presiden Joko Widodo agar menjadi 51%. Bagi hasil sekecil itu pun sebagian masuk kantong pribadi pejabat.

Dilansir situs berita Merdeka, sejarahwan Asvi Warman Adam mengatakan, Sukarno benar-benar ingin SDA Indonesia dikelola SDM bangsa sendiri.

Satu arsip dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, kata Asvi, mengungkap bahwa pada 15 Desember 1965, bertempat di Istana Cipanas, satu tim yang dipimpin Chaerul Saleh, membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Ketika itu, Sukarno secara dejure masih presiden.

Postcomended   Mahfud MD: Yang Menyebut Gedung DPR Miring lah yang "Miring"

Apa yang terjadi kemudian? Soeharto yang baru saja menumpas pemberontakan G30S, dengan gagah datang ke Cipanas menumpang helikopter. Kepada peserta rapat dia mengatakan, dia dan TNI AD tidak setuju nasionalisasi perusahaan asing.

Majalah Probe edisi Maret-April 1996, memuat tulisan Lisa Pease berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport”. Dalam artikel ini Pease menulis, awal November 1965, Langbourne Williams, Ketua Dewan Direktur Freeport, menghubungi Direktur Freeport, Forbes Wilson. 

Williams menanyakan apakah Freeport siap melakukan eksplorasi di Papua. Wilson hampir tidak percaya mendengarnya. Dia pikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Sukarno masih berkuasa. 

Visi Bung Karno bahwa di tahun 1980-an sumber daya alam Indonesia akan dikelola anak negeri sendiri, adalah era yang tidak pernah bisa diraih Indonesia.

Pengamat sejarah, Bonnie Triyana, dalam Historia menulis, Sejarahwan Universitas Gajah Mada (UGM), Abdul Wahid, telah meneliti dampak peristiwa G30S di berbagai universitas di Indonesia. Abdul menemukan fakta terjadinya “genosida intelektual”.

Dari 10 kampus yang ditelitinya, sekitar 299 dosen dan 3.464 mahasiswa ditahan, hilang, bahkan tewas. Intelektual kiri UGM paling banyak disingkirkan yakni sebanyak 115 dosen dan 3.006 mahasiswa.

Postcomended   Presiden Jokowi "Mata Duitan" Demi Dana Pembangunan

Senada dengan Abdul,  sejarahwan UGM, Agus Suwignyo, menemukan fakta hilangnya guru-guru sekolah yang diduga berafiliasi kepada PKI, yang menyebabkan banyak murid kehilangan gurunya.

Kesempatan mengabdi di Tanah Air juga terjegal bagi para penerima beasiswa ikatan dinas baik dari Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), dari jawatan kerjanya masing-masing, ataupun negara sponsor.

Selain paspor mereka dicabut sehingga mereka berstatus tanpa negara (stateles), mereka juga terpaksa mengurungkan niat pulang ke Indonesia untuk menghindari penangkapan.

Banyak dari para eksil ini akhirnya mengamalkan ilmunya di negeri orang, dan tidak memiliki kewarganegaraan hingga kematiannya.(***/merdeka/historia)