Istri Munir: Pemerintahan Jokowi Tidak Punya Jiwa Penegakan Hukum ... Konfrontasi790 × 419Search by image Istri Munir: Pemerintahan Jokowi Tidak Punya Jiwa Penegakan Hukum

Istri Munir: Pemerintahan Jokowi Tidak Punya Jiwa Penegakan Hukum … Konfrontasi790 × 419Search by image Istri Munir: Pemerintahan Jokowi Tidak Punya Jiwa Penegakan Hukum

Memasuki tahun ketiga masa kepresidenannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai Suciwati masih tidak berani memenuhi janji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk yang menimpa suaminya, Munir. Kekecewaan juga muncul saat Jokowi mengangkat Wiranto menjadi Menkopolhukam pada 2016. Padahal bagi para aktivis HAM, Wiranto bertanggung jawab terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM. Di sisi lain, pemerintah berdalih masih sedang mencari satu metode komprehensif.

“Kalau dia enggak berani, apa bedanya dengan yang kemarin (Soesilo B. Yudhoyono/SBY),” kata Suciwati, di markas Kontras, Rabu (16/8/2017). Presiden SBY menurut Suciwati, masih lumayan dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus Munir, meskipun nol juga penegakan hukumnya.

Suciwati yang mengaku memilih Jokowi di Pilpres 2014, merasa kapok jika harus memilihnya lagi. “Tiga tahun saja dia gagal. Mau milih lagi ogah,” katanya.

Menurut Suciwati, hingga kini tak ada perkembangan penuntasan kasus Munir. Padahal menurut anggapannya, Jokowi menang Pilpres karena “jualan” isu Hak Asasi Manusia (HAM). (https://m.merdeka.com/peristiwa/istri-munir-tiga-tahun-saja-jokowi-gagal-mau-milih-lagi-ogah.html).

Postcomended   Tekan Biaya, Malaysia Berencana Ambil TKW Tanpa Melalui Agen

Senada dengan Suciwati, Mugiyanto, mantan aktivis 1998, juga melihat belum ada langkah kongkrit Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Korban penculikan kasus 1998 ini lalu mendesak Jokowi membentuk komite kepresidenan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tapi dia meminta kendalinya langsung di bawah Jokowi; jangan diserahkan kepada kementerian apalagi yang dipimpin Wiranto. (https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-tetap-komitmen-tuntaskan-ksaus-pelanggaran-ham-masa-lalu/3965938.html).

Hingga saat ini, ada tujuh kasus HAM yang mandek di Kejaksaan Agung, yakni kasus Wasior dan Wamena, 1965, Semanggi I dan II, Trisakti, Talangsari Lampung, penculikan atau penghilangan paksa, dan kerusuhan Mei 1998.

Saat Wiranto diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengecamnya.

Kontras menganggap penunjukan Ketua Umum Partai Hanura itu menjadi Menkopolhukam, bagai pengkhianatan Jokowi pada janjinya sendiri.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Feri Kusuma, di Kontras, pada 28 Juli 2016, mengungkapkan, Wiranto adalah terduga kasus pelanggaran HAM antara lain tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I, Semanggi II, Timor Leste, dan penetapan daerah operasi militer di Aceh.

Postcomended   PM Pakistan Mundur Terkait Panama Papers, Bagaimana Indonesia?

“Bagaimana mungkin seorang terduga diminta menyelesaikan persoalan di mana dia terlibat di dalamnya,” ujar Feri. (http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/07592161/wiranto.jadi.menko.polhukam.jokowi.dinilai.khianati.janjinya.sendiri).

Dilansir VOA Indonesia pada 31 Juli 2017, Pejabat Kantor Staf Presiden bidang HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan, Presiden Jokowi tetap berkomitmen dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih sedang mencari satu metode yang tepat, yang tidak memisahkan antara pencarian kebenaran dengan proses keadilan bagi korban.

Janji yang tertera dalam Nawacita-nya Jokowi itu, kata Ifdhal, tidak akan berubah. Nawacita bahkan gamblang menyebut tujuh kasus seperti tersebut di atas.

Idfal berharap kasus-kasus tersebut nantinya tidak hanya akan selesai di pengadilan, melainkan bisa berguna untuk pencegahan tindak pelanggaran HAM lainnya. (https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-tetap-komitmen-tuntaskan-ksaus-pelanggaran-ham-masa-lalu/3965938.html).

Pada 2016, Jokowi sebenarnya pernah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, pada tahun itu juga.

Postcomended   Robot "Artificial Intelligence" Milik Facebook Ngobrol Sendiri: Terpaksa Dimatikan

“Semuanya dituntaskan tahun ini. Tidak melihat tahun (kejadian pelanggaran), yang jelas tahun ini dituntaskan,” kata Jokowi di Istana Negara, 8 Januari 2016. Para penegak hukum meliputi Polri, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelejen Negara (BIN), kata Jokowi, akan dilibatkan.

Menurutnya ketika itu, penuntasan kasus pelanggaran HAM baru akan dilakukan pada 2016, karena pada 2015 pemerintah sedang menghadapi tantangan ekonomi yang berat.(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/08/o0n7ih330-jokowi-janji-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-tahun-ini).***(ra)