Internasional

Jerusalem Embassy Act 1995, Dasar Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Trump Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel VOA Indonesia

Trump Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel VOA Indonesia

Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat (AS) menurut pengamat Timur Tengah hanya masalah waktu. Sejak 1995, AS telah mengesahkan Jerusalem Embassy Act, undang-undang yang menjadi dasar hukum dimulainya proses pemindahan Kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Undang-undang (UU) ini juga menyebut pengalokasian dananya, dan tenggat pelaksanaannya yang dicantumkan selambat-lambatnya 31 Mei 1999.

Akan tetapi menurut pengamat Timur Tengah (Timteng), Faisal Assegaf, Presiden AS Donald Trump, lah, yang akhirnya berani mewujudkannya. Faisal malah mempertanyakan, kenapa negara-negara Islam yang mengaku mendukung Palestina tidak melakukan aksi lebih dulu.

“Trump berani menunjukkan keberpihakan pada Israel. Mana negara-negara islam?” ujar pria yang juga wartawan ini, dalam wawancara dengan televisi Metro, Sabtu (9/12/2017). Faisal misalnya mengatakan, mengapa tidak Turki melakukan lebih dulu hal yang sama dengan yang dilakukan AS.

Faisal juga menyebut, seharusnya Presiden Joko Widodo, sebagai presiden dari negara berpenduduk muslim terbesar bisa mengambil peran besar dalam isu ini. Apalagi Palestina termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Menurut Faisal, negara-negara muslim pembela Palestina memang memiliki kelemahan, antara lain tidak adanya persatuan di antara mereka dalam hal dukungan terhadap Palestina.

Selain itu, penguatan Palestina sebagai negara saja baru di atas kertas, misalnya ihwal pengakuan PBB. Kenyataannya, Presiden Palestina, Mahmud Abbas, masih harus memakai visa Israel jika akan keluar dari tepi barat.

Postcomended   22 September dalam Sejarah: Perang Iran-Iraq Meletus, Membuat Mereka Menjadi Abu

Jerusalem Embassy Act atau UU Kedutaan Besar Yerusalem 1995, disahkan Kongres (DPR AS) ke-104 pada Oktober 1995, sebagai dasar hukum dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selambat-lambatnya 31 Mei 1999.

UU ini juga mengakui Yerusalem sebagai kota yang tidak terpisahkan dan ibu kota negara Israel. Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya, tetapi klaim ini tidak diakui secara internasional, termasuk oleh resolusi PBB, karena dialog status akhir konflik Israel dan Palestina belum usai.

Dari Rappler, ada 29 kesepakatan internasional berupa resolusi PBB yang dilanggar AS dalam kasus ini, tiga di antaranya adalah resolusi nomor 242 yang menyebutkan: 22 November 1967, DK PBB secara aklamasi menyepakati resolusi yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang diduduki Israel sejak perang 1967.

Lalu resolusi nomor 250 menyebutkan: 27 April 1968, meminta Israel tidak melakukan parade militer di Yerusalem. Sementara pada resolusi nomor 251 tertulis: 2 Mei 1968, mengutuk keras Israel yang melakukan parade militer di Yerusalem.

Sementara itu pada 2012, pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum (MU) PBB, mengakui Palestina sebagai negara berdaulat melalui pemungutan suara. Dilansir VOALebih dari dua pertiga (138 negara) dari 193 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Postcomended   17 Oktober dalam Sejarah: Tepuk Tangan Warnai Lolosnya Resolusi "Zionisme adalah Rasisme"

Ini kemenangan bagi Palestina setelah puluhan tahun pendudukan dan perang, serta pukulan keras bagi Israel dan sekutunya AS. Bendera Palestina langsung dikibarkan di gedung MU PBB kala itu.

Pengakuan ini datang 65 tahun setelah PBB pada 1947 membagi Palestina menjadi dua negara, satu untuk kelompok Israel, dan lainnya untuk Arab. Kelompok Arab tidak menerima hingga kini, namun peperangan malah membuat wilayah Arab semakin mengecil karena kekalahan demi kekalahan mereka dari Israel.

Selain itu, pengakuan PBB ini hanya di atas kertas. Kenyataannya Israel masih mengontrol Tepi Barat, Yerusalem timur dan akses ke Gaza.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu (6/12/2017), mengatakan bahwa sudah saatnya mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. “Hari ini Yerusalem adalah kursi bagi pemerintah modern Israel, rumah bagi parlemen Israel, Knesset, rumah bagi Mahkamah Agung,” tuturnya.

Pidato ini menimbulkan reaksi negatif berlimpah di berbagai belahan dunia. Bahkan negara-negara sekutu AS seperti Prancis dan Jerman, turut mengecam kecuali negara seperti Ceko dan Filipina.

Dilansir AFP dan Reuters, hari itu juga Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan, Turki bisa saja memutuskan hubungan dengan Israel jika AS secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana.

Postcomended   Irma Ciptakan Eksodus Masal Terbesar dalam Sejarah Amerika

Yerusalem m, kata Erdogan, adalah garis merah untuk muslim. Erdogan lalu mengancam, selaku pemegang kepemimpinan bergilir di Organisasi Kerjasana Islam (OKI), akan menggerakan seluruh dunia Islam.

Hal sama diutarakan Presiden Joko Widodo. Dia meminta seluruh negara Muslim, terutama anggota OKI, bersatu menyampaikan pesan keras atas sikap AS tersebut. Di sisi lain, sejumlah pihak menduga Trump sedang mengalihkan isu atas memanasnya konflik psikis dengan Korea Utara.(***/dari berbagai sumber)

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top