Nasional

KPK Dukung KPU Jegal Mantan Napi Menjadi Caleg

Dukung Penuh KPU: Tolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg - kumparan Kumparan Komisi II gelar RDP dengan KPU dan Bawaslu RI

Dukung Penuh KPU: Tolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg – kumparan Kumparan Komisi II gelar RDP dengan KPU dan Bawaslu RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melarang mantan tahanan termasuk kasus korupsi untuk menjadi calon legislatif dalam pemilu. Keputusan ini didukung penuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, banyak tahanan kasus korupsi (dan kasus lainnya) yang bisa kembali melenggang masuk gedung DPR/DPRD. Tak heran jika DPR segera menolak wacana ini.

“Pada dasarnya, kami mendukung peraturan yang melarang, misalnya calon legislatif, yang terlibat dalam kasus korupsi. Saya pikir saya telah menyampaikan gagasan itu sebelum KPU melakukannya,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, Selasa (3/4/2018).

Menurut Agus, KPK akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan KPU. “Dukungan apa yang mungkin mereka butuhkan sehingga bersama-sama kami dapat menyuarakan perlunya negara untuk dikelola oleh anggota eksekutif dan legislatif dengan integritas yang baik,” katanya.

Postcomended   Selamat Bergabung GenPI Bali

Pernyataan Agus ini menyusul pernyataan KPU sehari sebelumnya yang mengatakan akan melarang mantan tahanan dalam kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual untuk menjadi kontestan legislatif dalam pemilu, dan itu akan menambah artikel baru dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan legislatif dalam pemilu 2019.

Seperti sudah diduga, sejumlah anggota DPR mereaksi negatif. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan, misalnya, memandang rencana ini bertentangan dengan ketentuan pencalonan dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.

UU Pemilu pasal 240 menyebutkan seorang mantan narapidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) selama dia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

Postcomended   Beranikah Anda? Ini Dia Wisata Menantang Badui Yang Sama Sekali Tidak Tersentuh Teknologi

“Undang-undang Pemilu-nya sudah jelas. Artinya, jangan kemudian PKPU itu bertentangan dengan undang-undang. Intinya di sana. Semua sudah clean and clear kok,” kata dia. Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, pun optimis aturan ini tidak jadi diterapkan KPU. “Itu cuma wacana saja,” tegasnya.(***/antara/BBC)

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top