MK Tolak Gugatan soal Zina, Perkosaan dan LGBT - News Liputan6.com Liputan6 News640 × 360Search by image Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

MK Tolak Gugatan soal Zina, Perkosaan dan LGBT – News Liputan6.com Liputan6 News640 × 360Search by image Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Dengan maraknya aksi main hakim sendiri oleh sejumlah kelompok masyarakat, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan memperluas pasal perzinahan di KUHP, baik antar lawan jenis maupun sesama jenis, dipuji sejumlah kalangan. Belum hilang dari ingatan, bagaimana aparat tingkat kelurahan, atas nama agama, menghakimi pasangan yang mereka anggap berzina dengan menelanjangi dan mengarak mereka di jalanan. Polisi menemukan, pasangan tersebut ternyata tak sedang melakukan kegiatan mesum seperti yang dituduhkan.

Dalam sidang MK pada Kamis (14/2/2017), seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Tito Sianipar, keputusan itu dihasilkan melalui adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dengan lima hakim menolak dan empat setuju.

Dalam sidang tersebut MK akhirnya memutuskan bahwa MK tidak memiliki kewenangan membuat aturan baru dan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji-materi, tidak bertentangan dengan konsitusi. Pengajuan uji materi dimohonkan oleh kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia.

Postcomended   Australia Rayakan Kemenangan Voting Pernikahan Sejenis, Kubu Konservatif Pasrah

Ketua MK, Arief Hidayat, mengatakan, ada empat hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion yakni dia sendiri, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto. Sementara lima hakim konstitusi lainnya menolak uji materi tersebut yakni Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo.

Ada tiga pasal KUHP yang dimohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pasal 284 tentang perzinahan: awalnya terbatas dalam kaitan pernikahan, diminta diperluas ke konteks di luar pernikahan.

Pasal 285 tentang perkosaan: tadinya terbatas laki-laki ke perempuan, diminta diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki. Pasal 292 tentang percabulan anak: asalnya antar sesama jenis laki-laki dewasa kepada yang belum dewasa, diminta dihilangkan batasan umurnya.

Postcomended   Hugh Hefner Pemilik Kerajaan Playboy Meninggal di Usia 91

Euis Sunarti, guru besar bidang ketahanan keluarga Institut Pertanian Bogor yang juga anggota AILA, menyatakan sedih atas putusan ini, padahal dia berharap banyak pada lembaga MK ini dengan alasan bencana sosial dan bencana moral.

Sementara Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan memandang, keluarga merupakan tempat bagi anggotanya yang berzinah, cabul, maupun memiliki orientasi seksual berbeda, dirangkul dan mendapat pengampunan.

Biarlah masalah itu kata Dian, diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai dalam agama, budaya, termasuk Pancasila yang sudah hidup dalam masyarakat.

Putusan ini dipuji berbagai pihak. Antara lain LBH Masyarakat. Dengan putusan itu, kata mereka, MK menolak menjadi lembaga yang dapat mengriminalisasi suatu perbuatan.

Postcomended   Malaysia, India, dan Indonesia dalam Memandang Hubungan Sesama Jenis

Menanggapi kabar ini, warganet bereaksi beragam. Pemilik akun Facebook bernama Jenjus, sambil me-link-kan situs berita yang memuat kabar tersebut, menulis: “Way to go Indonesia!

Warganet lainnya yang mengatasnamakan Ra menulis: “Mendukung keputusan MK atas kasus ini bukan berarti mendukung LGBT. Saya hanya tidak suka aksi main hakim sendiri. Tolong jangan seenaknya pukul rata.”(***/bbc/dariberbagaisumber)

 

 

Share the knowledge