Entitas-entitas Muslim terkemuka di Indonesia dan lembaga hak asasi manusia, mengecam hukuman penjara yang dijatuhkan pada Meiliana, wanita Buddha yang mengeluhkan volume suara azan. Kasusnya tak sesederhana yang terlihat. Pada Juli 2016, keluhan Meiliana itu telah memicu kemarahan pemuda Tanjungbalai, yang berujung pada perusakan kelenteng dan vihara serta penetapan Meiliana sebagai tersangka penistaan agama. Kasus inipun mendapat sorotan hampir semua media internasional terkemuka.  

Media internasional mengulas mengenai adanya kekhawatiran sejumlah pihak bahwa sikap toleransi beragama di negara dengan penduduk Muslim terbesar yang pada dasarnya majemuk ini mulai terkikis. The Washington Post melaporkan, dua organisasi Muslim terbesar di negara itu (NU dan Muhammadiyah) telah mengkritik keputusan Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, yang menjatuhkan vonis penjara pada Meiliana, Selasa (21/8/2018).

Sebelumnya, juru bicara pengadilan distrik Medan, Jamaluddin, mengatakan, Meiliana telah mengatakan sesuatu yang menghina agama Islam. Dia menambahkan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan dan meminta maaf. Bahwa yang dilakukan Meiliana penodaan agama juga dinyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, dengan mengeluarkan fatwa pada Januari 2017 bahwa pernyataan Meiliana adalah penghujatan.

Namun menurut  ahli hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ismail Hasani, Meiliana tidak melakukan penghujatan atau penghinaan. “Apa yang dia lakukan adalah menawarkan pengaduan tetangga, dan itu bukan penghinaan terhadap Islam,” kata Ismail yang juga Direktur Penelitian di Setara Institute for Democracy and Peace.

Dia mengatakan akan bekerja dengan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk mendukung keyakinan Meiliana. Menurutnya, undang-undang penodaan agama yang berlaku di Indonesia telah digunakan untuk membatasi kebebasan beragama di Indonesia.

Hal sama diungkapkan Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas, yang menyatakan bahwa mengeluhkan suara azan terlalu keras bukan penistaan agama. “Saya berharap penegak hukum tidak menjadikan delik penodaan agama sebagai instrumen untuk memberangus hak menyatakan pendapat,” ujar Robikin, Rabu (22/8/2018), dilansir Detikcom.

Robikin meminta pasal 156 dan 156a KUHP tidak dijadikan pasal karet oleh penegak hukum. Menurutnya, keluhan bahwa “suara azan terlalu keras” bukan ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu. Ia berpendapat, pernyataan Meiliana semestinya dijadikan kritik yang konstruktif.

Postcomended   Serat, Susu, dan Air, Satukan Islam dan Yahudi

Sementara itu Sekretaris Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyarankan bahwa studi mendalam harus dilakukan untuk meninjau kembali artikel dan undang-undang terkait penodaan agama. Dia juga berpendapat, seperti dilansir The Jakarta Post, bahwa 1,5 tahun penjara terlalu berat.

“Saya berasumsi bahwa kasus (Meiliana) mirip dengan (kasus mantan gubernur Jakarta) Ahok, di mana (tuduhan penodaan agama) lebih merupakan hasil dari tekanan massa, dan bukan dari persidangan,” kata Abdul.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam postingan di laman resmi Amnesty International menyebutkan, mengajukan keluhan tentang kebisingan bukan pelanggaran pidana. Keputusan yang menggelikan ini, kata Usman, merupakan pelanggaran kebebasan berekspresi yang mencolok.

“Menghukum seseorang hingga 18 bulan penjara karena sesuatu yang sangat sepele adalah ilustrasi gamblang dari penerapan hukum penodaan agama yang semakin sewenang-wenang dan represif di negara ini. Pengadilan tinggi di Sumatra Utara harus membalikkan ketidakadilan ini dengan membatalkan hukuman Meiliana dan memastikan pembebasannya segera dan tanpa syarat,” tandas Usman,

Postcomended   Kini Thailand Dilema Pulangkan Muslim Uighur ke Cina

Kantor berita asal Inggris, Reuters, dalam laporannya Selasa menyebutkan, ada ratusan ribu masjid di seluruh kepulauan yang luas, dan sebagian besar menggunakan pengeras suara untuk menggaungkan azan yang berlangsung beberapa menit. Tetapi banyak juga (masjid) yang memainkan versi doa atau khotbah panjang yang berlangsung lebih dari 30 menit yang dianggap tidak perlu oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga anggota DMI, membentuk tim pada 2015 untuk meninjau penggunaan pengeras suara di masjid dan mengatur penggunaan dan volumenya. Pengacara Meiliana, Ranto Sibarani, mengatakan mereka akan mengajukan banding atas putusan itu, menurut The Jakarta Post.

The Washington Post menambahkan, Indonesia –negara demokrasi multietnis yang terdiri dari ribuan pulau– secara resmi mengakui enam agama yang sepenuhnya sama di bawah hukum dan telah lama dipandang sebagai salah satu negara mayoritas Muslim yang paling toleran di dunia.

Selain The Washington Post dan Reuters, hampir semua media asing melaporkan kasus Meiliana Sebut saja The Independent, The Guardian, abc.net.au, Al-Jazeera, Times of Israel, New York Times, Chanel News Asia, dll.

Postcomended   Harta Korupsi Djoko Susilo yang Belum Disita Rp 51 Miliar

Dalam kolom komentar di laman The Washington Post, sejumlah akun menilai Indonesia negatif atas kabar vonis Meiliana ini. Akun bernama marvin gardens menulis, “Anda tidak dapat memiliki undang-undang penodaan agama dan kebebasan beragama. Pilih salah satu.”

Akun SamMalone2 yang mengaku pernah ke Indonesia  menulis bahwa orang Cina dibenci dan didiskriminasi di Indonesia dan hal serupa juga terjadi di Malaysia. Sementara itu akun renfieldc dengan penuh kebencian menulis, “Mengapa ada orang yang merenungkan menghabiskan uang untuk liburan atau mendukung tanah terbelakang seperti Indonesia?”

Sementara itu akun Kapten plummer menyarankan agar dukungan keuangan atau militer apa pun ditinjau ulang kepada negara yang mengadili blasphemy.***

Share the knowledge