Nasional

Mengejutkan! Hukum Pidana Mati Dalam RKUHP Ternyata Masih “Setengah Hati”

Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP Dinilai Tetap Bermasalah | GEOTIMES Geotimes Demo tolak hukuman mati. ANTARA FOTO

Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP Dinilai Tetap Bermasalah | GEOTIMES Geotimes Demo tolak hukuman mati. ANTARA FOTO

Disebutkan bahwa saat ini, baik itu pemerintah ataupun DPR telah mengambil keputusan untuk memasukkan hukum pidana mati ke dalam bagian dari pembahasan Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meskipun disebutkan bahwa hukuman mati tersebut kini tidak dimasukkan dalam pidana pokok, melainkan ke dalam pidana alternative.
Sayangnya, keputusan yang diambil oleh kedua pihak tersebut nampaknya mendapatkan ragam kritikan dari berbagai pihak seperti halnya para akademisi yang berkecimpung dalam dunia hukum ataupun dari kalangan masyarakat.
Disebutkan oleh beberapa dari mereka bahwa pelibatan hukum pidana mati dalam RKUHP dikatakan masih kurang progresif atau bisa dibilang masih setengah hati. Mengapa demikian? Diungkapkan oleh pihak Anugerah Rizki Akbari yang notabene adalah Dosen Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Jantera melalui bedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP yang berlokasi di Kampus STH Indonesia, Kuningan, bahwa penerapan hukum pidana mati ini masih ada sangkut pautnya dengan beberapa rumusan pasal, sehingga menurut beliau, hal yang demikian ini dikatakan kurang progresif ketika diposisikan sebagai hukum alternative.
Dengan kata lain, dikatakan bahwa jika memang hukuman mati ini ingin dijadikan sebagai bagian dari hukuman alternative, maka sudah sepantasnya jenis hukuman tersebut sudah tidak dikaitkan lagi dengan RKUHP. Melalui hal yang demikian ini, bisa jadi pihak pengadilan akan berasumsi jika hukum pidana mati tersebut akan menjadi pilihan terakhir ketika hukuman lain dianggap kurang mewakili atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
Di lain sisi, Agustinus Pohan yang merupakan sosok akedemisi dari Universitas Parahyangan juga mengungkapkan bahwa adanya hukum pidana mati yang disebutkan dalam RKUHP akan memungkinkan terjadinya peningkatan angka kejahatan. Melalui hal tersebut, secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa siapa saja yang melakukan tindak kejahatan akan diambil nyawanya.
Dengan demikian, dirinya sangat tidak menyetujui jika hukuman mati tersebut masih masuk dalam RKUHP ataupun dijadikan sebagai hukuman alternative. Meskipun saat ini tolok ukur kejatahan hukuman mati belum ditentukan, baik pihak DPR ataupun pemerintah mengganggap, hukuman mati menjadi solusi untuk memberikan efek jera bagi pada pelaku kejahatan.
Ketidaksetujuan yang dilontarkan Agustinus Pohan atas hukum pidana mati yang menjadi bagian dari pemberian efek jera ini juga didasarkan dari adanya penelitian yang dilakukan di wilayah Amerika yang dilaporkan telah banyak menghilangkan nyawa para pelaku kejahatan. Namun, meskipun diberlakukan hukuman tersebut, tindak pidana yang serupa masih banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sehingga hal yang demikian ini tidak bisa dianggap memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.
Penjatuhan atas hukum pidana mati ternyata juga mendapatkan kecaman dari pihak aktivis HAM yang mana mereka menyebutkan bahwa hukuman mati ini banyak menuai pertentangan dari pihak Internasional. Hal ini dikarenakan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup yang pastinya tidak bisa dikurangi. Atas dasar itu, pemerinta Indonesia melakukan ratifikasi melalui beberapa undang-undang seperti UU No. 12 tahun 2005.

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top