Nasional

Sah Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengamat Minta Pemerintah Hati-hati

Kika: Ignasius Jonan, Sri Mulyani, Richard Adkerson, Budi Gunadi Sadikin (sumber foto: Facebook Ignasius Jonan)

Dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, mengamati boss raksasa tambang Freeport McMoran, Richard Adkerson, menandatangani kesepakatan final untuk menyerahkan saham PT Freeport Indonesia kepada penguasaan negara sebesar 51%. Sebuah sukses besar jika mengingat Orde Baru seperti berpuas di 9% saja. Namun ini masih sekadar di atas kertas. Analis memperingatkan pemerintah agar hati-hati karena karakter Freeport terkenal negatif, untuk tak menyebut licik.
Gambar gaya Menteri ESDM ini diposting di akun Facebook-nya, Jumat (13/7/2018). Di sebelahnya tampak Menkeu Sri Mulyani sedang mengacungkan telunjuknya ke arah berkas yang sedang ditandatangani Adkerson. Warganet bertepuk tangan dan ramai-ramai membagikan postingan Jonan ini.

Menyertai postingannya, Jonan menulis, “Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, 51% saham Freeport Indonesia resmi dikuasai Pemerintah melaui PT Inalum (Persero) Penandatanganan Head of Agreement di Jakarta, Kamis, 12 Juli ’18, oleh Dirut Inalum Budi G Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, disaksikan Menteri ESDM, Menkeu, Menteri BUMN, dan Menteri LHK. #EnergiBerkeadilan.”

Warganet umumnya menanggapi “bahasa tubuh” Jonan dan Sri Mulyani yang dianggap mereka menunjukkan integritas. Pemilik akun Boy Golden menulis, “Gaya bahasa tubuh bapak meyakinkan amat Pak .. sy salut dgn bpk.. saya banyak tahu ttg tabiat Bpk sewaktu menjabat CEO PT KAI dari staf bpk teman sekolah sy.. betapa hebatnya bpk dalam menuntaskan pekerjaan sehingga PT KAI tak lagi memerlukan subsidi malah memberikan keuntungan buat pemerintah dan berhasil memanusiakan manusia para pengguna kereta api .. sekali lagi selamat Pak ..”

Postcomended   Pensiun dari Olimpiade, Phelps Balapan dengan Hiu Putih

Namun pengamat migas, Marwan Batubara, dalam wawancara di satu stasiun televisi Jumat (13/7/2018) mengaku kecewa karena kesepakatan ini diikuti banyak syarat. Dia memperingatkan pemerintah agar hati-hati pada manuver Freeport.

Raksasa tambang asal AS, Freeport McMoran, sebelumnya menguasai 90,64 persen saham di PTFI, The Jakarta Post melaporkan. Keberhasilan ini juga diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (12/7/2018).

Presiden mengatakan, dengan penguasaan 51%, Indonesia akan menikmati lebih banyak dari pajak, royalti, dan dividen dari perusahaan, sehingga, nilai sektor pertambangan kami dapat menguntungkan semua orang,” kata Jokowi kepada wartawan. Sebelumnya, Indonesia harus puas dengan royalti 1 persen saja.

Reuters melaporkan Kamis (12/7/2018), harga akhir kesepakatan masih belum jelas, namun Menteri BUMN mengatakan, kesepakatan ini bisa bernilai hingga 4 miliar dolar AS (sekitar Rp 53 triliun). Kesepakatan itu akan memberi Indonesia kendali atas tambang Grasberg, tambang tembaga terbesar kedua di dunia, yang dengan begitu menutup tahun-tahun perdebatan tentang hak penambangan lokasi tersebut.

Penguasaan mayoritas saham PTFI tidak serta merta keuntungan besar datang bagi Indonesia. Pekerjaan rumah besar menghadang.

Dikutip dari laman Bisnis, pemerintah melalui Inalum harus membayar 350 juta dolar AS untuk membeli saham PT Indocopper Investama, anak usaha Freeport-McMoRan Inc.

Selain itu, Inalum juga harus membayar 40% saham partisipasi Rio Tinto di PTFI sebesar 3,50 miliar dolar AS. Total, Inalum harus mengeluarkan 3,85 miliar (sekitar Rp 52 triliun) untuk mendapatkan 51% saham PTFI. Saat ini, Inalum telah memiliki 9,36% saham di PT Freeport Indonesia.

Reuters pada Kamis menulis laporan: lima dekade Freeport beroperasi di Grasberg yang terletak di provinsi Papua paling timur, sering terjadi friksi antara pemerintah dan perusahaan atas pembagian hasil dan dampak sosial dan lingkungan sekitar tambang.

Postcomended   Tengok Akun Twitter Donald Trump, lalu Bayangkan 61% Followernya Ternyata Palsu

Perusahaan yang bermarkas di Phoenix, Arizona, AS, ini, harus melakukan pendekatan terus kepada pemerintah Indonesia untuk menjamin hak operasi jangka panjang di Grasberg, ketika pemerintah pada 2009 memperkenalkan aturan baru (UU Minerba) yang bertujuan memberikan Jakarta kendali lebih besar atas sumber daya alamnya.

Masih menurut Reuters, target menguasai saham mayoritas PTFI merupakan prioritas Presiden Jokowi setelah terpilih sebagai pada 2019, yang saat ini berharap terpilih lagi sebagai presiden untuk periode kedua.

Kesepakatan yang berkonsekuensi pada perpanjangan izin usaha Freeport di Grasberg (hingga 2041, setelah akan habis pada 2021) ini disebut penting bagi Freeport yang akan secara besar-besaran kembali mengeruk Bumi Papua dengan mengembangkan fase penambangan bawah tanah, dan mengakhiri tambang terbuka yang telah habis dikuras.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh laman ini, tambang bawah tanah Freeport direncanakan akan mencapai panjang 1000 km. Namun rencana fenomenal yang dicetuskan pada 2013 ini terhenti karena ketidakpastian perolehan izin.

Sementara itu, menanggapi kesepakatan baru ini, CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, mengatakan, meskipun masih jauh dari kepastian, namun dia memuji perjanjian kerangka kerja yang telah dicapai.

“Apa yang telah kami lakukan hari ini, setelah berbulan-bulan kerja keras, mencapai langkah penting menuju kemajuan perjanjian kerangka kerja ini untuk mengarah pada penyempurnaan akhir,” kata Adkerson dalam jumpa pers Kamis, seperti dilansir laman Bloomberg.

Namun pihak Freeport menegaskan bahwa masih ada masalah besar harus diselesaikan, termasuk mengenai hak-hak jangka panjang Freeport di Indonesia hingga 2041, menegosiasikan syarat-syarat yang akan memungkinkan Freeport untuk mempertahankan kendali operasional setelah tidak lagi menjadi pemangku kepentingan terbesar, dan mencapai kesepakatan mengenai masalah lingkungan, termasuk penanganan limbah tailing.

Postcomended   “Anda Seharusnya Tidak Pernah Remehkan Kuda Hitam”: IAAF Komentari Kemenangan Zohri

Izin pertambangan baru (berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK) untuk Freeport berikut “peraturan stabilitas investasi”, akan dijamin pemerintah Indonesia setelah pembayaran divestasi dilakukan, termasuk menyelesaikan perjanjian joint-venture, Menteri BUMN mengatakan.

Sejak 1992, menurut Adkerson, Freeport telah membayar sekitar 18 miliar dolar AS pajak, dividen, dan royalti kepada Indonesia (sekitar Rp 225 triliun). Dia didampingi Chief Financial Officer Kathleen Quirk menekankan bahwa sebagian besar peningkatan pada 20 tahun ke depan nanti bukan dari pajak atau royalti, melainkan karena dari dividen atas penguasaan saham yang kini mayoritas.

adalah karena dividen yang lebih tinggi mengalir ke Indonesia karena kepemilikan saham yang lebih besar, bukan dari pajak yang lebih tinggi atau royalti.***

Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top