Lippo Berharap Ombudsman Bantu Jelaskan Status Meikarta Agar Tak ... Tribunnews.com700 × 393Search by image Lippo Berharap Ombudsman Bantu Jelaskan Status Meikarta Agar Tak Simpang-siur

Lippo Berharap Ombudsman Bantu Jelaskan Status Meikarta Agar Tak … Tribunnews.com700 × 393Search by image Lippo Berharap Ombudsman Bantu Jelaskan Status Meikarta Agar Tak Simpang-siur

Di tengah kontroversi pembangunan Meikarta, CEO Lippo Group, James Riady, membanggakan pencapaian penjualan unit di bakal kota baru ini. Dia mengatakan saat ini sudah terjual 130.000 unit, 32.000 di antaranya melalui Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Di sisi lain, lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman, menyatakan Meikarta melanggar hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bahkan mengaku belum memberi izin apapun terhadap Meikarta.

Disodori sejumlah fakta pelanggaran tersebut, James malah yakin bahwa proyek Meikarta adalah suatu terobosan yang perlu didukung semua pihak. Pasalnya menurut James, pembangunan Meikarta turut membantu pemerintah menyelesaikan masalah kekurangan perumahan sebanyak 11,4 juta unit.

James di Jakarta, Senin (11/9/2017), seperti dimuat situs Kompas, mengatakan, sudah ratusan ribu konsumen yang meninjau proyek secara langsung. Mereka pun telah menikmati Central Park seluas 1,5 kilometer persegi.

Postcomended   SUDIRMAN STREET

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, menilai, Lippo Group melakukan pelanggaran UU No.20/2011 tentang Rumah Susun (rusun), yakni melakukan pemasaran sebelum syarat-syarat yang ada di UU dipenuhi.

Syarat yang disebut UU tersebut antara lain kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun (IMB), dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Sementara itu Alamsyah mengatakan, saat ini Meikarta belum lagi menuntaskan pengurusan IMB dan analisis dampak lingkungan (amdal). “Apakah boleh melakukan marketing sementara syaratnya harus ada IMB?” ujarnya seperti dilansir Tempo.

Juru Bicara Lippo Group, Danang Kemayan Jati, mengatakan, apa yang dilakukan perusahaannya masih tahap pre-sale. “Belum bisa disebut sebagai marketing, hanya promosi. Dalam properti, pre sale normal dilakukan pengembang,” ujarnya.

Postcomended   Program Keluarga Berencana, Gagal!

Danang mengakui proses perizinan yang sudah diajukan sejak Mei 2017, masih sedang berjalan. Sementara pembangunan yang sudah berlangsung hanya taman dan infrastruktur pendukung.

Pada 17 Agustus 2017, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengakui bahwa Meikarta sudah mengajukan izin ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Namun kata dia, untuk menghindari potensi menyalahi tata ruang, kegiatan pembangunan dan pemasaran Meikarta sebaiknya dihentikan sementara sampai jelas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya.

Sementara itu Danang pada Jumat lalu (8/9/2017) mengungkapkan pihaknya belum menerima surat perintah (resmi) penghentian proyek Meikarta dari Pemprov Jabar.

Project Development Manager PT Lippo Cikarang, Eddy Triyanto, menjelaskan, perizinan yang diajukan sejak Mei 2017, seharusnya kelar pada Agustus lalu. Namun kata Eddy, proses terhenti tatkala Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima surat dari Pemprov Jabar untuk menghentikan proses perizinan itu lantaran belum adanya rekomendasi mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2014.***

Postcomended   Tol Trans Jawa akan Terbentang dalam 1.000 Kilometer