Pakar: Selamatkan Debitur, Kunci Cegah Dampak Covid-19 ke Perekonomian

Pakar: Selamatkan Debitur, Kunci Cegah Dampak Covid-19 ke Perekonomian

Ekonomi Top Trending Berita hari ini
Share the knowledge

pabri.id – Pusat Advokasi Bisnis dan Restrukturisasi Indonesia,
pengacara restrukturisasi, pengacara utang piutang, kurator restrukturisasi
Ivan Garda 08170011973

Pemerintah secara intensif menyiapkan langkah-langkah penyelamatan perekonomian guna mencegaah dampak pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo mengimbau agar lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan terkait berbagi beban dan bergotong royong menghadapi ancaman dampak negatif ke perekonomian.

Menurut Ivan Garda, advokat restrukturisasi dari Pusat Advokasi dan Restrukturisasi Bisnis Indonesia (PABRI), pemerintah bisa  menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan melakukan program stimulus fiskal berupa relaksasi PPH dan PPN, stimulus non fiskal berupa penyederhanaan dan percepatan perdagangan komoditas tertentu, dan stimulus keuangan berupa restrukturisasi kredit bagi debitor terkena dampak. Untuk itu berbagai regulasi sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk untuk restrukturisasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Induk dari regulasi terkait situasi saat ini adalah Perpu RI No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,” kata Ivan melalui keterangan pers, Kamis (4/6/2020).

Selanjutnya perlu diperhatikan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya beberapa Produk Hukum OJK yang harus diperhatikan adalah POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disesase 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical.

Bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2020 ditujukan kepada pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Dan relasinya dengan pelaku dengan lembaga keuangan nasional adalah dalam kedudukannya sebagai debitur.

Definisi dari debitur sebagaimana diterangkan dalam FAQ tentang Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19 adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.
“Namun pemahaman tersebut menjadi tidak jelas ketika didefinisikan secara regulatif oleh OJK,” kata Ivan.

Postcomended   Warga Karawang Temukan Kelinci Endemik Jawa

Dia menjelaskan, OJK dalam regulasinya menyerahkan batasan debitur tersebut kepada bank atau Lembaga keuangan non bank itu sendiri. Selanjutnya lembaga-lembaga keuangan tersebut dibebaskan untuk menyusun pedoman yang di dalamnya menjelaskan kriteria debitur serta sektor yang ditetapkan terkena dampak Covid-19.

Sehingga dalam hal ini terdapat kriteria debitur yang sangat relatif tergantung banknya dan justru menjadi kontraproduktif terhadap maksud restrukturisasi dengan maksud pemulihan ekonomi nasional. Lembaga-lembaga keuangan tersebut cenderung membuat penafsiran dan ukuran yang bersifat defensif terhadap restrukturisasi utang debitur.

“Debitur sangat lemah karena mutlak tergantung pada relatifitas dan sempitnya ukuran assessment perbankan yang melakukan restrukturisasi secara defensif,” jelasnya.

Namun praktek ketidakproduktifan dan karakter defensif dari Lembaga-lembaga keuangan tersebut tak dapat disalahkan begitu saja. Karena memang lembaga keuangan tersebut memiliki kepentingan menjaga kesehatan perbankan yang tunduk pada perangkat regulatif yang rumit (High Regulative).

Bola panas restrukturisasi yang diterima lembaga keuangan cenderung dihindari karena realitas kemampuan, kepentingan dan regulasi lembaga keuangan itu sendiri. Dengan demikian justru lembaga keuangan sangat berpotensi menjadi garis putus restrukturisasi untuk pemulihan ekonomi nasional yang sangat rasional dan legitimate.

Karakter garis putus restrukturisasi yang rasional dan legitimate lembaga keuangan itu semakin valid manakala kita melihat Pasal 20 ayat 2(c) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang intinya menyatakan bahwa syarat debitor yang bisa dibantu melalui belanja negara untuk dilakukan restrukturisasi adalah debitor yang memiliki performing loan lancer (kolektibilitas 1 atau 2).

Sehingga dari peluang yang sudah tipis, makin tipislah peluang debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang rata-rata kewajibannya sudah kurang lancar hingga macet yang sudah memasuki kolektibilitas 3-5. Sehingga visi penyelamatan ekonomi nasional sebagaimana dijabarkan dalam program pemulihan nasional hanyalah bagi debitor yang memang sehat.

Postcomended   Freeport Harus Ikuti Aturan, atau Hengkang dari Indonesia

Di sini program pemulihan nasional pun masih harus bertaruh dengan kelancaran kewajiban-kewajiban debitor kolektibilitas 1 atau2 tersebut pada kreditor-kreditor lainnya. Sama sekali tidak ada jaminan debitor terbantu oleh restrukturisasi lembaga keuangan manakala harus berhadapan dengan kreditor non lembaga keuangan termasuk kewajiban terhadap perbankan asing.

Harus Ada Keberanian dan Terobosan
Sementara untuk debitur sendiri, klaster kreditur yang harus diselesaikan bukan hanya kluster perbankan saja, namun masih terdapat klaster lembaga keuangan non bank, bank asing, supplier, karyawan, pajak dan lain sebagainya. Masing-masing kluster kreditur memiliki nilai urgensi yang pemenuhannya tidak bisa diabaikan oleh debitur.

“Bisnis dari debitur tidak bisa berjalan tanpa sistem peran semua krediturnya,” kata Ivan.

Restrukturisasi utang debitur yang tidak komprehensif terhadap seluruh kluster kreditur yang ada hanya akan menunda bangkrutnya debitur. Seandainya pun kluster kreditur perbankan berhasil diselesaikan, pada waktunya bisnis akan terganggu bahkan terhenti jika salah satu saja kluster kreditur jenis lainnya tidak diselesaikan.

Sehingga perbaikan ekonomi dengan memberikan stimulus saja, tanpa ada penyelesaian komprehensif terhadap seluruh jenis dan total utang tidak bisa berjalan. Maka harus diupayakan terobosan-terobosan yang memperingan situasi ini.

Ivan menandaskan bahwa, perbankan, lembaga keuangan non bank dan pemerintah tidak bisa lagi berpikir bahwa kluster kreditur lembaga keuangan bank dan non bank merupakan kreditor premium yang harus terus mendapat fasilitas dari pemerintah dan debitur. Dalam situasi ini penilaian harus terbuka pada pihak kreditur lainnya. Sementara dilema debitur dalam memenuhi pemenuhan kewajiban secara komprehensif menjadi sepenuhnya beban debitur.

Kiranya pernyataan Managing Director IMF Kristalina Georgieva terkait kondisi saat ini, yakni Exceptional Times, Exceptional Action menjadi sangat aktual. Di tengah permasalahan kompleks dengan kemampuan yang sangat terbatas kita membutuhkan Exceptional Action. Saat ini langkah-langkah hanya dengan melulu mengikuti rekomendasi bahkan asistensi dari IMF, World Bank, UNDP dan Lembaga keuangan international lainnya, sudah menjadi general action, not exceptional action anymore.
“Harus ada keberanian dan terobosan lebih,” tegas Ivan.

Postcomended   22 Maret dalam Sejarah: Intel Luncurkan Prosesor Pentium Pertamanya

 

#2019gantipresiden, #agraria, #agreement, #barat, #baristalife, #beritaakurat, #BeritaHariIni, #beritaindonesia, #beritapopuler, #BeritaTerbaru, #beritaterkini, #beritaterpopuler, #beritaupdate, #coffeemachine, #consultant, #corporate, #court, #divorce, #dokter, #dosen, #espressomachine, #furniture, #gonogini, #Headline, #Indonesia, #infohariini, #Infopenting, #infoterkini, #interior, #jakarta, #januari, #jokowi, #jokowidodo, #kabarutama, #kamisambyar, #kopi, #latteart, #law, #lawyer, #maskerpjs, #negerisantri, #news, #pengacara, #perwalian, #pilot, #property, #REMEMBERWINNER, #snalawoffice, #toffin, #trendingtopic, #trip, #WaysPeopleAreTheWorst, #WhyIDidntReport, #우리의_청춘_시대는_엑소라고_부른다, Bill O’Reilly, BTS KINGS, Corona, Covid-19, Covid-19 Restrukturisasi, Covid19, Dear 2020, Fusion Reborn, Garda Law Office, Garda Law Office 08170011973, Happy Passover, Kak Seto, Kamis Putih, kurator restrukturisasi, pengacara restrukturisasi, pengacara utang piutang, Penyelamatan, Penyelamatan Ekonomi, Pola Restrukturisasi, restrukturisasi, RIP Lonnie, SNMPTN, Start KD


Share the knowledge

Leave a Reply