Akhirnya Penghayat Kepercayaan Bisa Isi Kolom Agama di e-KTP Legal Era Indonesia700 × 393Search by image penghayat kepercayaan leluhur bisa isi kolom agama

Akhirnya Penghayat Kepercayaan Bisa Isi Kolom Agama di e-KTP Legal Era Indonesia700 × 393Search by image penghayat kepercayaan leluhur bisa isi kolom agama

Kabar gembira untuk para penghayat kepercayaan yang sering mengalami diskriminasi. Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/11/2017), mengabulkan permohonan uji materi terkait Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Konsekuensinya, kini mereka bisa mencantumkan nama “agamanya” di kolom agama. Selama ini, para penghayat kepercayaan sering mengalami diskriminasi administratif. Misalnya, jika saat mati tidak sesuai dengan tatacara salah satu agama resmi, mereka dipersulit dalam penguburannya. Padahal menurut pihak penghayat kepercayaan, jumlah mereka di seluruh Indonesia mencapai sekitar 12 juta.

“Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Hakim MK Arief Hidayat ketika membacakan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, seperti dilaporkan Republika.

Konsekuensinya, kata “agama” yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangann dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, termasuk “kepercayaan”

Postcomended   Kini Thailand Dilema Pulangkan Muslim Uighur ke Cina

Uji materi terhadap pasal-pasal tersebut diajukan empat pemohon: Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Menurut mereka, pasal-pasal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum.

Hal ini oleh mereka dikaitkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el yang memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan. Menurut mereka, ini melanggar hak-hak dasar penganut kepercayaan.

Akibatnya, panganut kepecayaan tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti: hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya. Mereka juga menganggap hal itu sebagai bentuk diskriminasi.

Postcomended   Diskriminasi Terduga Pelaku Pesta Seks Gay?

Contoh diskriminasi tersebut misalnya seperti diungkapkan Dewi Kanti, anggota penghayat Sunda Wiwitan, seperti dikutip dari BBC Indonesia. Menurut Dewi, pengosongan dalam kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan menyebabkan munculnya stigma yang kemudian punya dampak secara sosial.

Dikatakan Dewi, karena ada pemahaman bahwa di negara ini hanya ada enam agama, maka anak-anak Sunda Wiwitan dibuli si sekolah. Masyarakat penghayat Sunda Wiwitan tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan Lebak, Banten.

Sementara itu, pengurus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Engkus Ruswana, menyebut, jumlah anggotanya mencapai 12 juta orang.

Postcomended   Kini Thailand Dilema Pulangkan Muslim Uighur ke Cina

Di Jawa Tengah saja, kini ada 300-an aliran kepercayaan. Itu setelah 60 lainnya tidak aktif lagi alias punah.(***/ dari berbagai sumber)