Pemerintah Memberi Anggaran, Urus Sertifikasi Halal Bakal Murah

Nasional Politik
Share the knowledge

UKM Bingung Apa Beda Sertifikasi Halal BPJPH dibanding LPOM MUI? BisnisUKM
UKM Bingung Apa Beda Sertifikasi Halal BPJPH dibanding LPOM MUI? BisnisUKM

Seolah mengakui bahwa mengurus sertifikasi halal di negara ini selama ini mahal dan rumit, Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan pernyataan yang menjamin bahwa proses sertifikasi halal bakal murah dan mudah. Ketua MUI, Kiai Ma’aruf Amin, mengatakan, biaya murah tersebut karena pemerintah kini memutuskan memberi anggaran. Selama ini, proses sertifikasi halal hanya dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Langkah ini dilakukan untuk melindungi Muslim dari produk yang beredar di pasaran.

“Kerja sama MUI dan pemerintah membuat biaya sertifikasi akan sangat murah sekali,” ujar Ma’ruf, Senin (16/4/2018), dalam acara Seminar Nasional Produk Halal di Jakarta. Semula kata Ma’ruf, penyertifikasian halal tersebut semuanya diserahkan ke MUI. “Sekarang, yang awalnya tidak didukung undang-undang (UU), dibuat UU-nya; yang awalnya sukarela, sekarang ada mandatory-nya supaya jelas produknya. Di sini pemerintah ikut, meski PP belum terbit,” jelas Ma’ruf, dilansir situs Republika.

Selain murah, lanjutnya, proses sertifikasi halal tergolong mudah. Bagi perusahaan yang berminat menyertifikasi produknya, kata Ma’ruf, cukup datang ke LPPOM MUI dan mengisi formulir. Lalu, pihak LPPOM dan perusahaan menentukan jadwal pemeriksaan LPPOM ke pabrik perusahaan. Selanjutnya, produk pabrik dibawa ke laboratorium MUI untuk diperiksa. “Hasil pemeriksaan dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI.

Postcomended   Obat Penunda Haid Bisa Bikin Mandul

Kalau produknya memenuhi standar halal, dalam dua pekan sertifikasi sudah keluar,” ungkapnya. Proses sertifikasi yang murah dan mudah membuat pihak MUI mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Standar Jaminan Produk Halal, sebab mandatory Wajib Sertifikasi Halal akan berlaku pada 2019.

Agustus tahun lalu, Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengatakan, biaya sertifikasi bervariasi di setiap provinsi, namun dia menyebutkan angka antara Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta. “Murah hanya di Jabodetabek saja. Kalau untuk di kepulauan gimana?” kata Lukmanul waktu itu, masih dari Republika.

Menanggapi banyaknya pihak, termasuk UMKM (usaha menengah kecil mikro), yang merasa bahwa mengurus sertifikasi halal itu rumit, Lukmanul mengatakan waktu itu bahwa pihaknya sih sudah mempermudah. Akan tetapi, seperti dilansir Republika, Lukmanul mengakui bahwa ada hal-hal prinsip yang tidak bisa dikompromikan, misalnya bahan-bahan produksi yang digunakan UMKM harus diketahui dan konsiten, dilengkapi bukti-bukti pembelian.

Postcomended   Low Cost Green Car Bakal Makin Padatkan Lalu-lintas

Waktu pengurusan sertifikasi halal sebenarnya juga tidak lama, yakni maksimal 60 hari. Karena itu, kata dia, justru yang harus diperbaiki saat ini adalah proses tata niaga bahan baku yang diproduksi oleh UMKM tersebut, sehingga bisa diketahui konsistensi kehalalannya. Diungkapkan Lukmanul, UMKM yang telah mengajukan sertifikasi halal masih terbilang sedikit. Dari 54 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia, baru sekitar 3.000 yang mempunyai sertifikat halal.***


Share the knowledge

Leave a Reply