Walikota Tewas Terbunuh Usai Dituduh Sebagai Pengedar Narkoba - Tribun Bali bali.tribunnews.com700 × 393Search by image Walikota Tewas Terbunuh Usai Dituduh Sebagai Pengedar Narkoba

Walikota Tewas Terbunuh Usai Dituduh Sebagai Pengedar Narkoba – Tribun Bali bali.tribunnews.com700 × 393Search by image Walikota Tewas Terbunuh Usai Dituduh Sebagai Pengedar Narkoba

Sudah satu tahun lebih Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengobarkan perang narkoba. Awalnya banyak yang memuji, karena rakyat sudah sangat muak akan dampak narkoba dalam masyarakat. Namun makin ke sini penerapannya dianggap makin brutal. Duterte bahkan memfasilitasi rakyat menjadi “pembunuh bayaran”. Sebagian lagi memanfaatkan sebagai alasan membunuh lawan yang tidak terkait kasus narkoba.

Lembaga swadaya masyarakat Human Right Watch (HRW) menghitung, korban tewas sudah mencapai 7000 orang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda operasi akan mereda, malah belakangan kembali digencarkan.

Dalam operasi yang digelar sepanjang Rabu (16/8/2017) malam di ibu kota Manila, polisi mengaku menewaskan setidaknya 26 tersangka pelaku kejahatan narkoba. Sebanyak 32 orang juga tewas dalam operasi serupa di provinsi tetangga Manila.

Presiden Duterte memuji langkah polisi. Jika banyak tersangka penjahat yang ditembak mati setiap hari, kata dia, negaranya akan bisa mengatasi masalah narkoba.

Ronald dela Rosa, kepala kepolisian Filipina mengatakan, “Presiden tidak memerintahkan (polisi) untuk membunuh. Mereka tewas karena melawan (petugas).”

Namun Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Filipina menggambarkan, ini bagai memberi “cek kosong” kepada polisi. “Polisi seperti diberi kebebasan dengan jaminan mereka tidak akan diselidiki atau didakwa,” kata ketua Komisi HAM, Chito Gascon. (http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40962953).

Postcomended   Indonesia Belajar Minum Kopi Tanpa Ampas (2)

Kasus terbaru pembunuhan yang mengatasnamakan perang narkoba adalah ihwal tewasnya Kian Loyd Delos Santos (17), karena ditembak polisi pada 17 Agustus 2017 malam. Kasus ini mengindikasikan kesewenang-wenangan polisi dalam membunuh warganya.

Saksi mata yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan, Santos menjadi korban rekayasa tiga petugas polisi. Dia dipaksa memegang senjata api yang diberikan polisi dan diperintahkan lari sebelum akhirnya ditembak saat menangis.

Namun menurut versi polisi, Santos berlari saat melihat petugas mendekati dia. Dia kemudian mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan ke arah polisi. Tapi saksi mata mengatakan Santos tidak bersenjata. Insiden ini melibatkan tiga polisi yang kemudian dibebastugaskan untuk penyelidikan.

Kematian Santos dikecam publik, termasuk oleh senator sekutu Duterte. ”Polisi Nasional Filipina, atas nama perang sesat terhadap narkoba sekarang meneror masyarakat kita. Kerusakan ini tidak dapat diterima,” kata senator Edgar Erice. (https://international.sindonews.com/newsread/1231842/40/anak-sma-filipina-terbunuh-dalam-perang-narkoba-picu-kemarahan-1503122889).

Sementara itu, seperti dilansir situs Deutschewelle, HRW menuding Kepolisian Filipina memalsukan barang bukti untuk membenarkan pembunuhan ekstra yudisial terhadap pecandu dan pedagang narkoba, yang hingga kini sudah mencapai 7.000 korban.

Praktik tersebut diyakini HRW didalangi Duterte. HRW mendesak PBB melakukan investigasi independen terhadap perang narkoba di Filipina.

Postcomended   Demi Ibu, Pria Cina ini 20 Tahun Berpakaian Wanita

Juru bicara kepolisian, Dionardo Carlos, meminta HRW menyerahkan informasi terkait tudingan tersebut agar bisa ditindaklanjuti. Menurut Carlos, ke-7.000 kasus pembunuhan itu tak semuanya terkait perang narkoba.

Pihaknya sejauh ini mencatat sebanyak 2.500 orang tewas terbunuh dalam operasi kepolisian, sementara 4.000 kasus kematian yang lain masih diselidiki.

HRW menulis, polisi berulangkali merekayasa alasan pembunuhan dengan meletakkan senjata api, selongsong peluru dan narkoba pada tubuh korban.

Berdasarkan wawancara dengan 28 anggota keluarga korban, saksi pembunuhan, wartawan, dan aktivis HAM, HRW menyimpulkan bahwa sebagian korban perang narkoba dibunuh kelompok bertopeng yang bekerjasama dengan kepolisian.

Temuan tersebut sekaligus menggugurkan klaim pemerintah, bahwa kebanyakan kasus pembunuhan dilakukan oleh pembunuh bayaran atau organisasi kriminal.

Beberapa pekan lalu Duterte mencabut keterlibatan kepolisian dalam perang narkoba setelah dua perwira tinggi menggunakan alasan perang narkoba untuk menutup pembunuhan seorang pengusaha Korea Selatan.

Saat awal penerapan perang narkoba, Juni 2016, Duterte menyeru warga sipil agar ikut membunuh pengedar dan pecandu narkoba. “Lakukan sendiri jika anda punya senjata. Anda mendapat dukungan penuh dari saya,” ujarnya. Hasilnya, mayat bergelimpabgan setiap malam.

Lebih mengerikan lagi, sebagian warga sipil Filipina menjadi pembunuh bayaran karena Duterte memberi imbalan untuk setiap nyawa, yakni 430 dolar AS (sekitar Rp 5,5 juta). Biasanya pembunuh meninggalkan catatan bertuliskan “bandar narkoba” pada tubuh korban.

Postcomended   Raisa dan Hamish Menikah: Gambar-gambar Olah Komputer yang Menggelitik Perut Bertebaran

Kendati mengundang kecaman dunia, awalnya Duterte mendapat dukungan warga Filipina. Menurut jajak pendapat Pulse Asia, sebanyak 86% penduduk merasa puas atas kinerja sang presiden. Cuma tiga persen yang menanggap sebaliknya, meskipun belakangan rakyat dilaporkan mulai lelah dengan situasi ini.

Biasanya daftar mati yang menjadi acuan para pembunuh bayaran, disusun sebuah komite yang terdiri atas penduduk biasa. Namun kelompok HAM mengkhawatirkan sistem tersebut rawan penyelewengan.

“Sistemnya sangat kondusif untuk mereka yang menyimpan dendam dan dipersenjatai untuk membunuhmu,” ujar Komisioner di Komisi HAM Filipina, Karen Gomez-Dumpit. (http://m.dw.com/id/hrw-polisi-filipina-palsukan-bukti-untuk-membunuh-pecandu-narkoba/a-37777817).***(ra)