presiden-jokowi.jpg City Portal of Pekanbaru728 × 450Search by image

presiden-jokowi.jpg City Portal of Pekanbaru728 × 450Search by image

Jokowi mungkin presiden yang paling “mata duitan” sekarang ini. Semua uang “nganggur” disentilnya. Ada indikasi pengemplangan dan pelarian pajak yang seharusnya menjadi komponen APBN, dia kejar. Dana haji tak bergerak, diliriknya. Melihat uang APBD menganggur dalam jumlah besar di bank, pun dia resah. 

“Sampai hari ini, saya lihat kemarin di rekening masih ada Rp 220 triliun yang berada di rekening-rekening bank BPD maupun di bank-bank yang lain,” kata Jokowi di Jember, Minggu (13/8/2017).

Jokowi mendapatkan informasi itu dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Lembaga ini sebelumnya mencatat, posisi simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan pada akhir Juni 2017 mencapai Rp l222,6 triliun, yang terdiri dari giro, deposito maupun tabungan.

Presiden lalu mengingatkan, dana itu ditunggu realisasinya oleh rakyat. “Kalau uang itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu akan sangat membantu sekali peningkatan pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi.

Tax Amnesty

Pada 2016, Jokowi juga melihat adanya potensi pemasukan APBN yang dikemplang, antara lain dari harta-harta yang dilarikan ke luar negeri. Tak ada cara lain, memberi ampunan pun terpaksa dilakukan agar uang hak APBN itu bisa ditarik ke Indonesia dengan menggelar program tax amnesty alias pengampunan pajak.

Postcomended   Alih-alih Dokter, Cita-cita Anak Sekarang Ingin jadi Youtuber

Jokowi berharap, dana yang terkumpul bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Seperti kita ketahui, sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi getol membangun infrastruktur yang bersifat investatif seperti membangun jalan tol, jalan trans, tol laut, bendungan, dll.

Sayangnya, dari target 1.000 triliun dari repatriasi (penarikan) pajak tersebut, yang terealisasi kurang dari 15%. Padahal total deklarasi asetnya (sekadar aset yang tercatat) malah berhasil melampaui target yang sebesar Rp 4.000 triliun, yakni Rp 4.855 triliun.

Pakar ekonomi, Yustinus Prastowo, mengatakan, amnesti pajak berhasil dari sisi deklarasi dan uang tebusan (Rp 114 triliun) namun gagal dari sisi repatriasi.

Repatriasi adalah proses pengembalian seseorang dan atau sesuatu ke negara asal tempat seseorang dan atau sesuatu itu berasal. Dalam dunia perpajakan, repatriasi adalah proses pengalihan harta dari luar negeri ke dalam Indonesia. Istilah repatriasi adalah adopsi dari bahasa inggris repatriation.

Dijelaskan Menkeu Sri Mulyani, tujuan program tax amnesty adalah untuk membawa kembali dana-dana atau harta orang Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, basis data perpajakan pada tahun depan dianggap akan lebih baik pasca tax amnesty. Dengan begitu, kata dia, anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur juga bisa meningkat.

Postcomended   Membayangkan Nasib Marissa Mayer, Sang CEO Yahoo!

Dana Haji

Tak berlebihan juga jika kemudian Jokowi juga melihat potensi dana segar dari simpanan ongkos haji masyarakat. Apalagi dalil agama membenarkannya. Bahkan Menteri Agama dan Ketua MUI sudah memberi restu.

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, pun memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Jokowi untuk menginvestasikan dana haji.

Anggito mengatakan, per audit 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp 95,2 triliun. Akhir tahun ini, diperkirakan akan mencapai total Rp 100 Triliun.

Selain dilirik untuk membiayai pembangunan infrastruktur, Jokowi berharap keuntungan dari dana haji yang diinvestasikan itu bisa dipakai mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga ongkos naik haji akan lebih terjangkau.Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain termasuk Malaysia. “Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” ucap Jokowi.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, pun merestuinya. Lukman mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu.

Dalam ijtima itu disebutkan, dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-tasharruf-kan (dikelola) untuk hal-hal produktif, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil investasi itu tetap menjadi milik calon jemaah haji.

Postcomended   Vokalis LinkinPark "Memilih" Mati di Tanggal Lahir Sahabatnya

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, mengatakan, pemerintah Indonesia bisa mencontoh Malaysia. Dana haji di negeri jiran itu diinvestasikan di sektor konstruksi dan properti.

“Malaysia itu 55 persen dana hajinya masuk ke saham, sementara 20 persen dibagi-bagi ke sektor properti,” ujar Bhima, Minggu (6/8/2017). Menurut Bhima, berinvestasi di sektor properti memang paling menguntungkan.***(ra)