Mati-matian Menjaga Industri Sawit dari Gempuran Boikot Eropa Tirto1200 × 675Search by image

Mati-matian Menjaga Industri Sawit dari Gempuran Boikot Eropa Tirto1200 × 675Search by image

Raja Perkebunan Sawit, R Sutan Raja Derianus Lunggung Sitorus, alias DL Sitorus, meninggal dunia di dalam pesawat sesaat sebelum pesawat lepas landas dari Cengkareng menuju Medan, 3 Agustus 2017. Kematiannya mewariskan ribuan hektar kebun sawit bermasalah yang diklaim sebagai miliknya. Kebun Sawit beromzet triliunan rupiah itu terbukti hasil perambahan hutan lindung oleh Sitorus.

DL Sitorus meninggal di pesawat Garuda GA 188 tujuan Kualanamu. Demikian diinformasikan Corporate Secretary Garuda Indonesia, Hengki Heriandono.

Dikatakan Hengki pada hari yang sama, sekitar pukul 13.30, Sitorus tiba-tiba sesak napas, hingga kemudian tak sadarkan diri. Akibat kejadian itu, pesawa delay 1,5 jam. Jenazahnya dimakamkan di Medan setelah sempat disemayamkan di Jakarta.

DL Sitorus merupakan mantan terpidana korupsi yang divonis Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar pada 2007.

Dilansir Kompas, pada hari kematiannya dia bahkan sedang menyandang status tahanan kota di wilayah hukum DKI Jakarta, untuk kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan dengan ancaman penjara 15 tahun dan denda Rp 100 miliar.

DL Sitorus adalah “pemilik” perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektare di Sumatera Utara (Sumut). Di tanah Batak ini Sitorus sangat dikenal, termasuk oleh para aktivis lingkungan.

Saking bekennya, namanya dijadikan nama jalan sepanjang 12 kilometer menuju Bandar Udara Sibisa, Toba Samosir. Pada Maret 2009, Bupati Tapanuli Utara kala itu (Monang Sitorus) menyetujui pemberian penghargaan kepada DL Sitorus, meskipun saat itu dia masih meringkuk di penjara.

Aktivis lingkungan hidup Sumut, Job Rahmad Purba, mengatakan, penghargaan untuk DL Sitorus tidak akan menghapus kesalahannya merambah hutan lindung di Sumut.

“Dia membiayai pembangunan kampung halamannya, tapi merusak hutan lindung. Dia bukan pahlawan bagi pegiat lingkungan hidup,” kata mantan Direktur Walhi Sumut ini.

Bernada memuja, Sutrisno Pangaribuan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, mengatakan, Sitorus adalah pengusaha yang tidak memiliki utang di bank. Ia mempekerjakan puluhan ribu orang sehingga banyak yang menggantungkan hidup darinya.

Sutrisno lalu menyebut sejumlah lembaga maupun perusahaan yang didirikannya, mulai Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun (Yapim) di Medan, Rumah Sakit Yadika di Karang Tengah; Jakarta, BPR, showroom, hotel, properti, dan sewa menyewa wisma untuk keperluan adat.

Almarhum pernah divonis bersalah berdasarkan Putusan Kasasi MA tertanggal 12 Februari 2007 untuk kasus perambahan hutan. Lalu saat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 16 Juni 2008, dia divonis tetap delapan tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Vonis tersebut dijatuhkan untuk tuduhan penguasaan aset negara, yakni alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Sumut yang luasnya hampir sama dengan luas Jakarta, yakni mencapai total 47.000 hektare.

Rinciannya, kebun sawit seluas 23.000 hektare dikuasai KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda, serta seluas 24.000 hektar dikuasai Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda. Semuanya berada di kawasan hutan Padang Lawas atau Hutan Register 40.

MA lalu memerintahkan Jaksa eksekutor merampas perkebunan sawit itu beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya untuk negara.

Penguasaan lahan negara berupa hutan lindung itu dilakukan almarhum secara ilegal selama lebih dari 10 tahun. KLHK sudah melakukan peringatan agar Sitorus menyerahkan aset tersebut, tapi almarhum tidak mengindahkan bahkan melawan.

Atas putusan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada 15 Mei 2015, mengatakan, ribuan pekerja perkebunan itu tidak akan kehilangan pekerjaan, karena selain menyita lahan tersebut pemerintah juga mengambil alih perusahaannya.

Namun faktanya hingga kini, lahan tersebut belum juga diambil alih. Padahal omzet kebun tersebut mencapai triliunan rupiah

Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Jakarta, Jumat (4/8/2017), mengakui bahwa secara de facto lahan 47.000 hektare itu masih dikuasai DL Sitorus. “Ini perlu tindak lanjut,” kata Prasetyo.

Upaya menggaruk Sitorus sudah dilakukan sejak era dibentuknya Satuan Tugas Mafia Pemberantasan Hukum, yang diketuai Denny Indrayana. Pada April 2010, Denny mendatangi Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menyelidiki dugaan mafia hutan dan mafia peradilan yang dilakukan Sitorus. **(ra)

 

Share the knowledge