Alhamdulillah... Kasus Rizieq Shihab SP3 | Sumatera Ekspres Sumeks Habib Rizieq Shihab.

Alhamdulillah… Kasus Rizieq Shihab SP3 | Sumatera Ekspres Sumeks Habib Rizieq Shihab.

Kepulangan tokoh FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS), tampaknya tinggal menunggu waktu. Jumat (4/5/2018), Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan penghinaan Pancasila dengan HRS sebagai tersangka. Seorang pengamat politik, mengaitkan hal ini dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan delegasi persaudaraan alumni (PA) 212. Sang pengamat menduga, SP3 ini akan menerus ke penghentian kasus-kasus Rizieq lainnya termasuk kasus dugaan asusila dengan Firza Husein.

Seolah menyangkal ada kaitannya dengan pertemuan Jokowi dan PA 212, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Umar Surya Fana, membenarkan, namun SP3 tersebut kata dia dikeluarkan sekitar Februari atau Maret 2018.

“Betul sudah lama kok,” kata Umar kepada CNNIndonesia. Alasan polisi menerbitkan SP3 tersebut lantaran tindakan yang dilakukan Rizieq bukan merupakan tindak pidana.

Rizieq ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Jabar menerima limpahan laporan Sukmawati Soekarnoputri yang dari Bareskrim Polri. Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno itu menuding HRS melontarkan kata-kata yang tidak pantas terkait Pancasila dan aduannya diterima dalam lapiran bernomor LP/1077/X/2016/Bareskrim.

Postcomended   Studi: Memosisikan Diri Sebagai "Pengamat" adalah Strategi Positif untuk Memerangi Rasa Malu

HRS dilaporkan dengan sangkaan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Sebelumnya, Minggu (22/4/2014), sejumlah tokoh ormas Islam yang menamakan diri Tim 11 Ulama bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Salah satu tuntutan tim ini kepada Jokowi adalah mengedepankan dialog dan musyawarah terkait kasus yang dinilai kriminilasasi pada ulama.

Mereka yang bertemu Jokowi menamakan diri Tim 11 Ulama Alumni 212 yang terdiri dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, FPI, dan perwakilan sejumlah ormas Islam.

Pengamat politik, Muhammad AS Hikam, di akun Facebook-nya menulis, keputusan Polda Jabar ini tentu sangat menggembirakan bagi kelompok Islam politik, karena berarti sebuah kompromi politik dengan Jokowi telah terjadi.

“Apalagi jika asumsinya adalah bahwa kasus ini termasuk lebih serius, ketimbang misalnya Firza,” tulis Hikam, Jumat (4/5/2018). Bisa diperkirakan bahwa langkah pemberian SP3 dari Polda Jabar ini, sebut Hikam, akan diikuti SP3 bagi kasus-kasus yang dihadapi HRS lainnya.

Postcomended   Asian Games Goes to School Akan Sambangi 7 Sekolah di Palembang

Jika hal itu terjadi, lanjut Hikam, maka soal kepulangan HRS ke tanah air, sebagaimana diharapkan oleh PA 212 dan pendukung sang Imam Besar, mungkin tak akan lama lagi.

“Dalam dialog di CNN TV dua hari lalu saya telah mengutarakan opsi skenario kompromi ini. Tentu saja ada trade off bagi Jokowi dengan langkah tersebut, mungkin kelompok Islam politik tak akan melakukan aksi penolakan yang keras terhadap Jokowi jelang Pilpres 2019,” ujar Hikam.

Dengan kompromi tersebut, ujar Hikam, stabilitas politik di negeri ini selama tahun politik diperkirakan dapat lebih kondusif, sehingga pemerintah bisa lebih fokus dalam mengatasi berbagai masalah strategis lainnya seperti ketimpangan, kemiskinan, hutang negara, dll.

Bagi kelompok Islam politik, lanjut Hikam, jika HRS kembali sebelum hajatan politik 2019 berarti memperkuat soliditas kelompok ini. Selain itu posisi sang Imam sebagai pemimpin utama akan semakin mendapat legitimasi politik. “Pertanyaannya, adalah, apakah HRS akan otomatis mendukung saingan Jokowi dalam Pilpres 2019? Jika ya, apakah Prabowo Subianto (PS) dan pasangannya, ataukah akan ada pasangan baru lagi yang akan mendapat restu beliau?” ujar Hikam.***

Share the knowledge