Internasional

RUU “Kill the Gays” Uganda Dapat Jatuhkan Hukuman Mati pada Kaum Homoseksual

Share the knowledge

Presiden Uganda, Yoweri Museveni. Dengan alasan kesal terhadap  fenomena perekrutan LGBT+ di sekolah-sekolahnya, Uganda bersiap mensahkan RUU "Kill the Gays" yang telah didukung Presiden Yoweri Museveni. (gambar dari: YouTube)

Presiden Uganda, Yoweri Museveni. Dengan alasan kesal terhadap fenomena perekrutan LGBT+ di sekolah-sekolahnya, Uganda bersiap mensahkan RUU “Kill the Gays” yang telah didukung Presiden Yoweri Museveni. (gambar dari: YouTube)

Uganda mengumumkan rencana untuk menjatuhkan hukuman mati pada kaum homoseksual. RUU-nya yang dikenal di sana sebagai “Kill the Gays”, sempat dibatalkan lima tahun lalu. Sebelumnya, Brunei Darussalam juga menerapkan hal sama, namun ditangguhkan Mei lalu.

Kamis (10/10/2019), pemerintah Uganda mengatakan, pihaknya berencana menghidupkannya kembali RUU tersebut dalam beberapa minggu ini. Pemerintah mengatakan undang-undang itu akan mengekang peningkatan “seks tidak wajar” di negara Afrika timur ini, dimana terjadi “rekrutmen” besar-besaran di sekolah-sekolah.

“Homoseksualitas bukanlah hal yang alami bagi orang Uganda, tetapi telah terjadi rekrutmen besar-besaran oleh orang-orang gay di sekolah, dan khususnya di kalangan kaum muda, di mana mereka mempromosikan kepalsuan bahwa orang dilahirkan seperti itu,” Menteri Etika dan Integritas negara itu, Simon Lokodo, mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation, dilansir The Independent.

“Hukum pidana kita saat ini terbatas; hanya mengkriminalkan tindakan itu. Kami ingin menjelaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam promosi dan rekrutmen harus dikriminalkan. Mereka yang melakukan tindakan serius akan dihukum mati,” tandas Lodoko.

Postcomended   2 Agustus dalam Sejarah: Ketika Saddam Husein Menekuk Kuwait dan Memberi Alasan AS Menjatuhkannya

Lokodo mengatakan, RUU itu –yang mendapat dukungan dari presiden negara itu, Yoweri Museveni– akan diperkenalkan kembali di parlemen dalam beberapa minggu mendatang. Dia mengatakan RUU tersebut diharapkan akan disahkan sebelum akhir tahun.

Sang menteri optimistis RUU ini akan disahkan dengan dua pertiga anggota yang diperlukan hadir, karena pemerintah telah melobi para legislator menjelang reintroduksi.

Pengadilan konstitusi Uganda membatalkan undang-undang tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai RUU “Bunuh Para Gay”, karena termasuk hukuman mati– atas alasan teknis pada 2014. Uganda menghadapi kecaman internasional yang meluas ketika RUU sebelumnya ditandatangani oleh Museveni pada 2014.

Amerika Serikat (AS) mengurangi bantuan, memberlakukan pembatasan visa dan membatalkan latihan militer. Bank Dunia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Belanda juga menangguhkan atau mengalihkan bantuan. Namun Lokodo mengatakan Uganda siap untuk setiap tanggapan negatif.

“Ini masalah. Tapi kami siap. Kami tidak suka memeras. Seperti yang kita tahu bahwa ini akan mengganggu pendukung kita dalam anggaran dan pemerintahan, kita tidak bisa hanya membungkukkan kepala dan membungkukkan badan di hadapan orang-orang yang ingin memaksakan budaya yang asing bagi kita,” kata sang presiden.

Postcomended   Demi Betot Devisa, Arab Saudi "Obral" Sejumlah Pembatasan Termasuk Membolehkan Pasangan Belum Menikah di Hotel-hotelnya

Di bawah hukum kolonial Inggris, seks gay di Uganda dapat dihukum hingga hukuman seumur hidup. Aktivis memperingatkan RUU baru itu berisiko peningkatan kekerasan. Pepe Julian Onziema dari Seksual Minoritas Uganda, suatu aliansi organisasi LGBT +, mengatakan, anggota-anggotanya kini ketakutan.

“Ketika hukum diperkenalkan terakhir kali, itu memicu sentimen homofobik dan kejahatan rasial,” kata Onziema.
“Ratusan orang LGBT + terpaksa meninggalkan negara sebagai pengungsi dan lebih banyak lagi akan mengikuti jika undang-undang ini diberlakukan. Ini akan mengkriminalkan kita bahkan dari mengadvokasi hak-hak LGBT +, apalagi mendukung dan melindungi minoritas seksual.”

Onziema mengatakan tiga pria gay dan satu wanita transgender telah terbunuh dalam serangan homofobia di Uganda tahun ini, dengan kasus terbaru terjadi minggu lalu ketika seorang pria gay dipukul sampai mati.

Brunei Tangguhkan Hukuman Mati

Di sisi lain, 5 Mei lalu, Brunei Darussalam melalui pengumuman yang disampaikan penguasanya, Sultan Hassanal Bolkiah, langsung dalam pidato menyambut Ramadan, mengumumkan menangguhkan hukuman mati bagi kaum LGBT+.

Postcomended   Arab Saudi Bakal Deportasi Lagi Ratusan Rohingya, Warganet Tak Heran

Dilansir BBC, langkah tersebut diumumkan menyusul kecaman luas dan protes terhadap pemberlakuan penuh Undang-Undang Jinayah Syariah atau Syariah Penal Code Order (SPCO). Undang-undang itu mencakup hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan dan perzinahan, termasuk hukuman mati dengan rajam terhadap pelaku seks sesama jenis.

Berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Brunei selama 2 dekade, hukuman mati dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan dan perdagangan narkoba. Faktanya, tidak ada pelaksanaan hukuman mati di negara itu sejak 1990-an.***


Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top