Kebutuhan Malaysia akan tenaga murah untuk pekerjaan kasar, memaksa pemerintahnya membuka secara sepihak keran pasokan babu alias pembantu rumah tangga tanpa harus melalui agen. Tujuannya, mengirit biaya. Pasokan babu ini akan diambil dari 9 negara terseleksi yang konvensional, termasuk Indonesia. Sementara itu Jakarta menyatakan, nota kesepahaman “informal workers” Indonesia-Malaysia sudah habis 2016 sehingga sekarang sudah tidak ada dasar hukumnya.

Pemerintah Malaysia akan mengizinkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga asing langsung dari sembilan negara terpilih tanpa melalui agen. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengumumkan hal ini saat pidato anggaran di parlemen, 27 Oktober 2017, seperti dilansir Channelnewsasia.

“Pemerintah menyadari tingginya biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga asing, yang bisa mencapai RM12.000 sampai RM18.000,” kata perdana menteri merangkap menteri keuangan ini.

Postcomended   Panjat Pinang di Laut dan Tarian Kolosal Hebohkan Festival Wakatobi Wave 2017

Ke-9 negara konvensional pemasok babu ke Malaysia itu selain Indonesia juga antara lain Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Srilanka. Pada 2010, dikutip BBC, sekitar 80% dari 300 ribu pembantu rumah tangga asing yang bekerja di Malaysia berasal dari Indonesia.

Merekapun digaji cukup murah, hanya sekitar Rp 2,5 juta bahkan bisa di bawah itu. Dikutip Media Indonesia, aturan pengambilan PRT langsung dari negara asal yang tertuang dalam “Bajet 2018” tersebut adalah untuk menghemat biaya hingga 50 persen dibandingkan melalui agen.

Menanggapi hal itu, KBRI Kuala Lumpur menganggap kebijakan tersebur melanggar aturan. Wakil Dubes KBRI Kuala Lumpur, Andreano Erwin, Kamis (2/11/2017), menyebutkan bahwa keputusan pemerintah Malaysia tersebut terjadi setelah perjanjian nota kesepahaman “informal workers” Indonesia-Malaysia sudah habis 2016. Karenanya, pengiriman TKI pekerja informal sudah tidak ada dasar hukumnya lagi.

Postcomended   Rakornas Pariwisata Pakai Baju Adat, Menpar Sebut Kekuatan Pariwisata Indonesia

Jika merujuk pada UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang baru, kata Andreano, kebijakan Malaysia itu tidak sesuai. Andreano menduga, orang Malaysia akan mencari calon TKI memakai visa sosial budaya yang kemudian diubah menjadi joint perform visa.

Hal ini akan membuat si TKI tidak terdaftar di KBRI, sehingga pemerintah tak bisa bertanggung jawab jika terjadi hal-hal tak diinginkan terhadap TKI yang bersangkutan. Apalagi Malaysia belum memiliki peraturan yang melindungi pekerja informal.***