Rofi’ Munawar selaku Wakil Ketua BKSAP – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR menilai jika apa yang ditemukan oleh Ombudsman yang berhubungan dengan TKA – Tenaga Kerja Asing haruslah menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan TKA. Dinilai pemerintah haruslah meninjau ulang dan menimbang pencabutan Perpres tentang TKA yakni Perpres Nomor 20 tahun 2018.

Menurut Rofi Munawar, kebijakan dari pemerintah yang berhubungan dengan TKA biasanya selalu kontradiksi serta menggunakan rumus perbandingan dengan negara lainnya. atas dasar inilah kemudian dinilai jika jumlah TKA dibandingkan TKI jauh lebih sedikit. Padahal faktor pendukung dan variabelnya jika dikaji akan berbeda satu sama lain.

Anggota Fraksi PKS itupun menegaskan kembali jika ada dua faktor penentu, alasan, mayoritas orang Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Pertama karena negara tujuan yang membutuhkan, ini adalah faktor eksternal. Dan yang kedua karena pekerjaan di dalam negeri ini masih inim dan terbilang terbatas. Pemerintah nampak kurang berpihak terhadap penciptaan lapangan kerja. Dirinya juga menambahkan jika pemerintah mungkin memiliki alasan memasukkan TKA untuk memudahkan investasi negara asing. Namun, di lapangan hal ini tidak bisa berjalan.

Apa yang diberikan oleh pemerintah tidak seimbang dengan tindakan tegas jika ada pelanggaran dan juga penagawasan. Rofi Munawar yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengungkapkan jika pelonggaran kepada TKA ini terus menerus dilakukan bersama dengan investasi asing yang masuk, maka ketika itu, sebenarnya pemerintah sedang tidak berpihak atau beriktikad baik kepada para tenaga kerja Indonesia.

Kini Ombudsman RI melakukan investigasi TKA khususnya dari Cina yang masuk setiap harinya. Jika ditilik dari banyaknya investasi untuk Indonesia, China sendiri menempati posisi ketiga setelah Singapura dan Jepang. Dalam rangka pengawasan TKA ini, Ombudsman telah menemukan beberapa permasalahan, salah satunya masa berlaku IMTA – Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang tidak diperpanjang atau habis.

Keberadaan Perpres yang menentukan kebijakan TKA Nomor 20 tahun 2018 memang menjadi polemik yang tak kunjung usai. Sebelumnya banyak pihak yang memeringatkan pemerintah akan beragam polemik yang kemungkinan akan terjadi. Karena hal inilah, pemerintah sangat diharapkan untuk berhati-hati ketika nantinya akan merumuskan perubahan pada Perpres yang menentukan kebijakan TKA tersebut.

Juliari P Batubara yang juga politikus dari PDIP Perjuangan menilai jika polemik yang terjadi berkaitan dengan Perpres 20 tahun 2018 ini memang sengaja dipolitisasi. Dirinya yakin jika jumlah TKA yang ada saat ini jumlahnya masih puluhan ribu orang atau masih sedikit. Juliari juga berani menjamin jika TKA tidak akan menyerbu ke Indonesia khususnya untuk bidang kerja kasar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hanif Dakhiri selaku Menaker. Hanif mengatakan jika Perpres tersebut untuk menentukan kebijakan TKA level menengah dan juga level menengah keatas atau mereka yang memiliki keahlian khusus saja. Jadi, dijamin tidak akan ada izin untuk TKA di level kerja kasar.