GEGER..!!! Dokumen Amerika UNGKAP..!!! fakta G 30 S/PKI - YouTube YouTube480 × 360Search by image Dokumen Amerika UNGKAP..!!! fakta G 30 S/PKI

GEGER..!!! Dokumen Amerika UNGKAP..!!! fakta G 30 S/PKI – YouTube YouTube480 × 360Search by image Dokumen Amerika UNGKAP..!!! fakta G 30 S/PKI

Kisruh tahunan terkait peristiwa Gerakan 30 September (G30S) baru saja mereda, namun Amerika Serikat (AS) melalui tiga lembaga kembali membuka ke publik sejumlah dokumen kabel diplomatik ihwal tragedi 1965. Dokumen berupa aliran surat dari dan ke AS itu antara lain terkait peristiwa G30S dan pembantaian massal setelahnya, konfrontasi dengan Malaysia, kondisi Irian Barat, hingga perang Vietnam. Aktivis HAM meminta militer (TNI AD) melakukan hal sama dengan ketiga lembaga ini.

Ketiga lembaga AS itu adalah National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA). Seperti diketahui, TNI AD tidak pernah secara terbuka mengeluarkan pernyataan terkait peristiwa tersebut, kecuali secara personal seperti pernah diungkap Ahmad Tirtosudiro.

Terdapat 39 dokumen setebal 30 ribu halaman yang memuat catatan Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia sejak 1964-1968, yang diungkap ketiga lembaga itu pada 17 Oktober 2017.

Sejumlah data dan fakta baru terungkap dari dokumen-dokumen ini: Rencana Angkatan Darat (AD) menjatuhkan Soekarno; ide menghabisi Panglima Angkatan Udara (AU), Omar Dani; pembunuhan massal terhadap mereka yang dicap PKI, dan tragedi kemanusian beraroma rasial.

Satu laporan diplomatik Kedubes AS pada 20 November 1965 misalnya menyebutkan, para anggota dan simpatisan PKI kebingungan. Mereka mengaku tak tahu ihwal peristiwa G30S.

Dikutip dari BBC Indonesia, beberapa fakta yang terkait peristiwa G30S antara lain mengenai “Angkatan Darat yang mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno”.

Dalam kabel diplomatik Kedubes AS kepada Kemenlu AS di Washington tertanggal 12 Oktober 1965 disebutkan, TNI-AD mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat untuk memberi tahu soal kemungkinan itu.

Jika itu terlaksana, sebut kabel rahasia itu, maka itu akan dilakukan dengan gerakan cepat tanpa peringatan, dan Soekarno akan digantikan oleh kombinasi junta militer dan sipil. AD lalu disebut mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dll dari negara-negara Barat.

Terkait hal ini, pada Februari 2017 situs Historia menulis, usai Suharto “menerima” Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Sukarno, surat yang hingga kini keberadaannya masih misterius, Soeharto memerintahkan Mayjen TNI Achmad Tirtosudiro dan Brigjen TNI Alamsyah Ratu Perwiranegara untuk menghubungi agen rahasia AS, CIA.

Tirtosudiro, ketua ekonomi KOTI (Komando Operasi Tertinggi), dalam memoarnya, Jenderal dari Pesantren Legok, menyebutkan, dia menghubungi perusahaan-perusahaan besar. Dia juga pergi ke Bangkok menghubungi CIA sekitar tahun 1966-1970. kata

Lalu kabel diplomatik rahasia tertanggal 18 Oktober 1965 menyebutkan bahwa Sutarto, asisten Menteri Penerangan kala itu (Ruslan Abdulgani), menyampaikan ke diplomat AS perlunya mengeksekusi pimpinan PKI dan membunuh Omar Dani yang kala itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia.

Sutarto menyampaikan, gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar. Jawa Tengah disebut sedang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini dilaporkan dipimpin “Angkatan Darat/kelompok Muslim”.

Dikutip dari laporan tersebut Sutarto mengatakan, “Kita perlu menggantung Aidit, Njoto, dan Lukman di Lapangan Banteng guna menunjukkan ke semua orang seperti apa sebenarnya mereka.”

Sutarto juga menyebutkan bahwa Omar Dani harus meletakkan jabatannya, “Atau kita harus membunuh dia.” Pejabat AU lain yang juga disebut harus dilenyapkan adalah Sri Muljono, Suryadarma, dan Abdoerachmat.

Menanggapi deklasifikasi dokumen ini, Direktur Amnesty International (AI) Indonesia, Usman Hamid, di Jakarta pada 20 Oktober 2017, mengatakan, pihaknya berharap TNI juga membuka arsip untuk menambahkan data dan dokumen yang sudah dibuka negara lain. “Kenapa masih banyak yang ditutup-tutupi,” kata Usman.

Upaya pro justitia yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membuka dokumen militer, kata Usman, tidak pernah diberikan TNI.

Komnas HAM menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi 1965, dan menyimpulkan bahwa peristiwa pembantaian massal tersebut adalah pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karenanya Usman menghimbau Komnas HAM proaktif menggunakan arsip ini sebagai pelengkap informasi upaya pengusutan kejahatan kemanusiaan 1965.

Masih dari BBC, menanggapi pengungkapan data ini, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, mengaku tidak bisa membantah maupun mengiyakan, termasuk ihwal pembantaian pasca 30 September 1965.

Agus yang juga putra Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, salah satu dari tujuh korban G30S, mengatakan, hanya mebgatakan, Tragedi 1965 adalah pertarungan kekuasaan antara PKI dan Angkatan Darat.***

 

 

Share the knowledge