Internasional

Kelompok HAM, Google, Cemaskan UU Perlindungan Kepalsuan Online Singapura

Share the knowledge

UU baru Singapura mengenai berita palsu cemaskan aktivis HAM akan menghambat kebebesan berbisacar (gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=g9O8V003a-4)

Merlion, ikon Singapura. Singapura menetapkan UU baru mengenai berita palsu cemaskan aktivis HAM akan menghambat kebebesan berbisacar (gambar dari: https://www.youtube.com/watch?v=g9O8V003a-4)

Parlemen Singapura meloloskan Undang-Undang Manipulasi dan Perlindungan dari Kepalsuan Online, undang-undang yang dikritik kelompok-kelompok hak asasi manusia, jurnalis, dan perusahaan teknologi, karena khawatir dapat digunakan untuk menekan kebebasan berbicara.

Undang-undang (UU) ini diloloskan pada Rabu (8/5/2019). Menanggapi hal tersebut, Google mengatakan keesokan harinya bahwa UU berita anti-palsu yang disahkan oleh parlemen Singapura ini dapat menghambat inovasi; suatu kualitas yang ingin dikembangkan oleh negara-kota ini di bawah rencana memperluas industri teknologinya, Reuters melaporkan.

Pengesahan undang-undang tersebut terjadi pada saat Singapura –pusat keuangan dan transportasi– telah berupaya menempatkan dirinya sebagai pusat regional untuk inovasi digital. Google mengatakan hukum bisa menghambat upaya itu.

“Kami tetap khawatir bahwa undang-undang ini akan merusak inovasi dan pertumbuhan ekosistem informasi digital,” kata perusahaan kepada Reuters. Bagaimana undang-undang itu diimplementasikan, kata Google, adalah penting, dan Google berkomitmen untuk bekerja sama dengan pembuat kebijakan dalam proses ini.

UU ini disebut akan mewajibkan platform-platform media online (termasuk medsos) untuk melakukan koreksi atau menghapus konten yang dianggap palsu oleh pemerintah, dengan hukuman bagi pelaku yang menjalankan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda hingga 1 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 10 miliar.

Menteri Hukum Singapura mengatakan UU itu tidak akan memengaruhi kebebasan berbicara. Singapura mengatakan negara itu rentan terhadap berita palsu karena posisinya sebagai pusat keuangan global, populasi etnis dan agama yang beragam, dan akses internet yang luas.

Postcomended   Dengan Implan "Otak Google", Suatu Hari Sekolah Tidak Akan Dibutuhkan

Menanggapi UU tersebut, Simon Milner, wakil presiden Facebook untuk Asia-Pasifik di kebijakan publik Facebook, mengatakan, Facebook berharap pernyataan tegas kementerian hukum Singapura itu mengarah pada pendekatan yang proporsional dan terukur dalam praktiknya.

Facebook dan Singapura mengalami bentrok akhir tahun lalu ketika perusahaan menolak menghapus posting artikel online tentang perbankan negara kota ini dan dana 1MDB terkait skandal Malaysia, yang dikatakan pemerintah sebagai “palsu dan berbahaya.”

Perseteruan antara Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dan saudara laki-lakinya mengenai keinginan mendiang ayah mereka, Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, juga bermain-main di Facebook sejak pertama kali meletus di depan umum pada 2017.

Postcomended   Begini Nasib Juru Kamera Wanita yang Menendang Migran Suriah pada 2015

Sementara itu, para aktivis khawatir UU tersebut dapat memberikan kekuatan pemerintah untuk memutuskan apakah materi yang diposting online benar atau salah. “Para pemimpin Singapura telah membuat undang-undang yang akan berdampak buruk pada kebebasan internet di seluruh Asia Tenggara,” Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch (HRW), mengatakan dalam sebuah pernyataan.

HRW menambahkan, UU ini juga kemungkinan memulai serangkaian perang informasi baru ketika mereka mencoba memaksakan versi sempit “kebenaran” mereka  di dunia yang lebih luas.

Asia Internet Coalition (AIC), yang sebelumnya mengkritik RUU ini, mengatakan bahwa para anggotanya berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Singapura dalam penerapan hukum tersebut.

“Koalisi Internet Asia menegaskan kembali komitmen anggota kami untuk terus terlibat dengan pemerintah Singapura dan untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah informasi yang salah secara online,” kata direktur pelaksana AIC, Jeff Paine.

Langkah-lagkah lainnya adalah pihak berwenang juga dapat mengeluarkan kode praktik kepada perusahaan teknologi yang mengharuskan mereka mengambil tindakan terhadap akun tidak sah yang digunakan untuk kegiatan berbahaya. Pemerintah berkonsultasi dengan perusahaan teknologi mengenai hukum, termasuk melalui sidang parlemen tahun lalu.

Postcomended   Setelah Hampir Dua Dekade, Apple Akhirnya Menutup iTunes

Twitter Inc mengatakan bahwa pihaknya berharap “Pemerintah Singapura akan mempertimbangkan poin-poin yang kami kumpulkan melalui proses konsultasi kami dan bahwa rekomendasi tersebut dapat tercermin dalam Kode Praktik, khususnya implikasi untuk kebebasan berekspresi dan potensi untuk penjangkauan peraturan.”***

 

 


Share the knowledge
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top