Ibnu Sutowo. Wartawan senior, Atmakusumah, menduga, antara Ibnu Sutowo dengan Suharto saling melindungi karena masing-masing memiliki kartu truf (https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/tokoh/2013/11/02/6961/200×300/ibnu-sutowo.jpg)

Hari ini, 1957, Pertamina didirikan dengan nama awal Permina. Seperti semua perusahaan yang mengelola kekayaan alam Indonesia, Permina didirikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam perkembangannya, terutama saat rezim Orde Baru (Orba), Pertamina menjadi ladang untuk sebesar-besarnya kemakmuran pejabat era Orba. Satu kasus korupsi raksasa atas Pertamina yang dilindungi boss Orba, Presiden Suharto, adalah saat Pertamina dipimpin Ibnu Sutowo; kakek mertua artis Dian Sastrowardoyo.

Permina didirikan sebagai konsekuensi diraihnya kemerdekaan Indonesia pada 1945, di mana kala itu pemerintahan Presiden Sukarno mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, termasuk minyak dan gas.

Awal kekacauan justru dimulai di era ketika pemerintah menerbitkan aturan yang bermaksud memperkokoh posisi perusahaan ini yakni dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1971. Isinya tentu penuh harapan, meski dalam praktiknya malah melahirkan mafia-mafia migas.

Postcomended   5 November dalam Sejarah: Parker Bersaudara Mengeluarkan Permainan Monopoli

UU ini mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.

Tahun 2008, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengungkapkan, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PT Pertamina menjadi pusat atau ladang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terbesar.

Dilansir situs Antara, Januari 2008, peneliti LP3ES kala itu, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pada masa Soeharto, Pertamina menjadi bagian inti dari sistem ekonomi dan politik yang menunjang kekuasaan Orba. “Pertamina sangat dikontrol dan dikuasai rezim, sehingga menjadi pusat atau ladang KKN terbesar,” katanya.

Salah seorang yang berupaya menguliti korupsi Pertamina di era kepemimpinan Ibnu Sutowo adalah wartawan Mochtar Lubis lewat Harian Indonesia Raya, yang dikisahkannya kembali dalam bukunya.

Situs Merdeka menulis, dua koper bukti dugaan korupsi disodorkan. “Kami kirim (bukti tersebut) ke Jaksa Agung, kami kirim ke panitia tujuh yang dipimpin oleh Almarhum Wilopo,” ujar Mochtar dalam bukunya itu.

Postcomended   23 November dalam Sejarah: Pink Floyd Rilis "The Wall", Freddie Mercury Umumkan Idap AIDS

Salah satu fakta yang diungkap adalah kekayaan Ibnu Sutowo yang mencurigakan. Harian Indonesia Raya pada 30 Januari 1970 menulis bahwa simpanan Ibnu Sutowo mencapai Rp 90,48 miliar. Jumlah yang fantastis kala itu.

Namun Suharto begitu kuat. Tak ada yang berani membantah. Alhasil, Ibnu Sutowo selalu lepas dari jerat hukum. Dalam bukunya, Mochtar Lubis menyebutkan, Jaksa Agung kala itu, Ali Said, tak berkutik kepada Ibnu Sutowo.

Mantan Redaktur Pelaksana Harian Indonesia Raya, Atmakusumah, kepada Merdeka.com, Oktober 2013, mengatakan, tidak ada penegak hukum yang berani memanggil Ibnu terkait pemberitaan harian tersebut.

Menurut Atmakusuma, saat itu Ibnu memang dekat dengan Soeharto. “Bahkan saya kira dia dan Soeharto saling pegang kartu truf.”

Postcomended   Indra Piliang Nyabu Buat Meresapi Rasanya Jadi Pemakai

Di tahun 1970-an, kata Atmakusuma, Soeharto tak hanya pemegang kekuasaan eksekutif, tetapi semua pilar demokrasi (eksekutif dan yudikatif) dikangkanginya. “Jadi siapapun yang dilindunginya pasti selamat, dalam hal ini Ibnu Sutowo salah satunya,” kata Atmakusuma.(***/merdeka/kompas)

Share the knowledge