“Pemerintah perlu banyak melakukan sosialisasi atau menceritakan kepada masyarakat mengenai kinerja, prestasi, dan inovasi yang sudah dilakukan. Sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang program, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus terus dilakukan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, utamanya

 yang dialami perempuan dan anak. Selain memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ke depan kita harus banyak berbicara mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan konsep dan model yang mengakar di tengah masyarakat, baik di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kemen PPPA pada Pembukaan Rapat Koordinasi Teknik Pembangunan Perlindungan Anak Tahun 2017 di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Pada acara yang dihadiri oleh sekitar 220 peserta perwakilan dari Pemerintah Pusat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi dan Kab/Kota, Pribudiarta juga mengingatkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan perempuan dan anak yang harus disosialisasikan, diantaranya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2017 tentang Restitusi. Selain itu, isu mengenai desa ramah anak, desa anti pornografi, desa anti kekerasan sebaiknya juga perlu digaungkan di tengah masyarakat.

Postcomended   Tawaran Memikat AirAsia demi Dorong Wisman Malaysia ke Indonesia

Terkait penyusunan kebijakan, Kemen PPPA akan melakukan survei kekerasan terhadap anak. “Pada tahun 2018, kami akan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan K/L terkait untuk melakukan survei terkait kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, dan seksual. Sebelumnya, Kemen PPPA telah bekerjasama dengan BPS untuk melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Tahun 2016 untuk mengetahui kekerasan pada perempuan. Kedua Survei tersebut dapat dijadikan dasar dan ukuran yang jelas untuk menyusun kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan Kab/Kota,” tutup Pribudiarta.

Postcomended   Infografis Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pariwisata

Share the knowledge